Perkembangan Kampung Code sebagai prototipe berkelanjutan

3934 Views |  2

 “..as an illegal settlement of ill-repute, Kampong Kali Cho-de ought to be improved and not displaced to another remote part of town, where it will revert to similar form.” (Romo Mangun)

Sketsa Kampung Code

Sketsa Kampung Code

Rumah adalah salah satu dari tiga kebutuhan primer bagi manusia selain sandang dan papan. Keberadaannya menjadi ruang berlabuh bagi setiap individu untuk melepas lelah setelah beraktivitas sehari-hari. Ia tidak hanya menjadi tempat tinggal namun juga memiliki peran untuk menyediakan ruang privasi bagi setiap individu, tempat memulihkan energi melalui kehangatan suasana kekeluargaan.

Sebagai unit bangunan terkecil dalam khazanah arsitektur, rumah menjadi awal mula terbentuknya pemukiman yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal tersusunnya perkotaan. Akan tetapi, tampak kota pada kenyataannya kini seakan tumbuh secara sporadis. Pada persil-persil tertentu, terbangun hunian-hunian berwajah modern dan megah, menandakan pemiliknya seorang yang terbilang berada. Sedangkan di sisi yang berbeda, diantara bangunan-bangunan eksklusif tersebut terselip ruang-ruang “terpinggirkan”, misalnya tepian rel-rel kereta, kolong jalan layang, ataupun bantaran sungai, dengan kondisi yang memprihatinkan –setidaknya bagi saya—dan menjadi penyebab hadirnya kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara pemukiman kaum konglomerat dan kaum proletariat.

Keterbatasan lahan yang seperti tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk memicu pemanfaatan ruang-ruang terpinggirkan sebagai tempat tinggal. Memang ruangruang tersebut sebenarnya tidak layak dijadikan tempat bernaung, terkait kenyamanan maupun keamanannya. Ditambah lagi dengan status dan legalitas tanah yang rumit. Ketika pihak-pihak tertentu telah merasa “nyaman” hidup di sana, tak jarang klaim untuk menetap muncul sehingga akan menyulitkan proses relokasi. Selanjutnya permasalahan baru akan muncul saat mereka mulai mengakui hak milik atas tanah dengan dasar telah menetap sekian lama, bisa jadi hingga capaian puluhan tahun dan turun-temurun.

Di sisi lain, sebenarnya keberadaan mereka di ruang-ruang terpinggirkan terkadang menimbulkan permasalahan baru selain keindahan kota, yaitu kualitas lingkungan yang buruk. Misalnya, membuang sampah secara sembarangan dan serampangan dengan melemparnya ke dalam aliran sungai yang pada akhirnya berujung pada penyumbatan aliran air dan terjadinya banjir.

Seringkali pemukiman-pemukiman “liar” tersebut memang akan berujung pada aksi penggusuran oleh aparat sebagai senjata untuk merapikan kawasan kota demi memperoleh fasad kota yang lebih cantik. Namun usaha seperti itu tak jarang pula tidak berhasil dan justru menimbulkan bentrok antara warga dan aparat. Sekilas dapat disimpulkan bahwa rasa memiliki atau sense of belonging atas tempat tersebut telah demikian kuat melekat pada diri masing-masing individu. Kalaupun penggurusan tersebut berhasil, terdapat kemungkinan eks-penghuni mencari tempat baru untuk tinggal dengan kriteria yang sama, seperti pernyataan Romo Mangun yang dihimpun pada The Aga Khan Technical Review Summary untuk karyanya revitalisasi Kampung Code di pusat kota Yogyakarta.

Situasi Code di tahun 1992

Situasi Code di tahun 1992

Kampung Code terletak di bantaran Kali Code yang merupakan sungai yang berhulu di Gunung Merapi, tepatnya di bawah jembatan Gondolayu, tidak jauh dari ikon penanda identitas kota Yogyakarta, Tugu Jogja. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, yang akrab disapa Romo Mangun, mendedikasikan pemikirannya pada kawasan yang mulanya dianggap kumuh, liar, dengan berbagai persepsi buruk yang lain seperti kebanyakan bantaran sungai di kota-kota besar Indonesia. Sebagai seorang arsitek humanis, Romo Mangun banyak mengajarkan perancangan dan penataan elemen kota dengan arif dan bijaksana. Salah satunya melalui penggarapan proyek Kampung Code dengan pertimbangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Sebelum tahun 1983, kampung yang berpenghuni sekitar 35 keluarga dengan reputasi slum area; erat dengan stempel sampah masyarakat, miskin, tidak sehat, serta populer dengan kasuskasus kriminalitas dan prostitusi. Profesi para penghuni wilayah Gondolayu tersebut hanyalah seputar pengayuh becak, pemulung, atau pedagang asongan. Gagasan tentang Kampung Code diawali oleh ide Willi Prasetya yang saat itu menjabat sebagai lurah. Ia berkoordinasi dengan Romo Mangun untuk menjadi voluntary consultant pada penataan pemukiman di sekitar Kali Code dengan eksisting lahan di utara dan selatan Jembatan Gondolayu.

Potongan tampak Kampung Code

Potongan tampak Kampung Code

Kondisi awal tapak

Kondisi awal tapak

Kampung Code dibangun dengan material yang sederhana dan apa adanya, yaitu material lokal yang terdiri dari kombinasi tanah liat (tanah lempung), batu bata, bata beton (concrete block), kayu, dan bambu. Konsentrasi perencanaan dan perancangan berfokus pada penyediaan rumah tinggal sederhana, ruang komunal, ruang bermain, balai pertemuan, dan ruang edukasi. Dengan bantuan relawan sekelompok mahasiswa jurusan seni, penduduk memperoleh inspirasi untuk membuat tempat tinggalnya berwarna-warni. Aksen yang cenderung mirip mural kemudian menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Tidak sekedar dekorasi yang indah, melainkan strategi untuk menarik dukungan dari pemerintah, menurut Romo Mangun.

Kala membicarakan tentang Code tidak bisa tidak, Kampung Code akan senantiasa terlibat. Terdapat aturan tidak tertulis bahwa apabila penduduk Code telah mencapai taraf lebih mampu atau ia menikah dan memiliki keluarga baru, maka harus keluar dari Kampung Code. Dengan hal ini diharapkan individu lain yang serba kekurangan dapat terbantu. Bisa pula dikatakan bahwa rumah-rumah di Code ini merupakan rumah singgah bagi penghuni tak tetap. Apabila penghuni ingin merenovasi rumah tersebut, karakteristik renovasi diharuskan sesuai dengan ciri “Code” yang berwarna-warni dan penggunaan material kayu serta bambu. Meskipun penghuni Kampung Code tidak dapat dikatakan sebagai penghuni tetap terkait kepemilikan tanah, keberadaannya mampu membangkitkan geliat ekonomi dan citra sosial kota.

Capaian atas apa yang dilakukan dan perubahan yang terjadi atas kepedulian Romo Mangun merupakan hal yang patut diapresiasi dan dijadikan panutan dalam perspektif waktu yang berbeda. Keberhasilannya merubah kultur masyarakat serta transisi stigma negatif menjadi positif hingga menerima penghargaan Aga Khan tentu menjadi prestasi tersendiri bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Sudah hampir tiga dekade semenjak Romo Mangun mengiringi proses pembangunan Kampung Code pada perjalanan tahun 1983-1985. Seiring berputarnya waktu selama puluhan tahun tersebut, tidak terpungkiri bahwa pertumbuhan penduduk di sekitar Kampung Code pun meningkat pesat. Pemukiman di sekitar bantaran Kali Code pun menjadi kian padat, tidak hanya di bawah jembatan Gondolayu saja tetapi hampir di sepanjang tepian sungai tersebut. Tercatat, di wilayah Jetis dan Gondokusuman yang juga meliputi Kampung Code hasil rancangan Romo Mangun, menurut pemaparan Septiono E. Bawono dan Zulaikha B. Astuti (2011) telah mencapai kepadatan sebesar 13.721 orang/km2.

Rumah di Kampung Code

Rumah di Kampung Code

Oleh karena itu, pada tahun 2006 pemerintah memulai pembangunan rumah susun sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan penduduk. Transformasi pemukiman yang cenderung horizontal menjadi vertikal, diharapkan mampu menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Tetapi hingga tahun 2010, kenyataannya keberadaan rumah susun yang telah tersedia hanya dapat memenuhi 8,31% dari kebutuhan keseluruhan rumah tinggal pada area tersebut.

Tumbuhnya wacana model penyediaan tempat tinggal seperti rumah susun memang menjadi wujud yang baik meskipun dalam pelaksanaannya di negara berkembang seperti Indonesia memang menjadi persoalan yang serius terutama jika dikaitkan dengan masalah alokasi finansial. Padahal menurut undang-undang dari Kementerian Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2007 disebutkan bahwa rumah susun disewa oleh pemerintah untuk kalangan penduduk tidak mampu dengan tarif rendah yaitu Rp 1.000.000-2.500.000 per bulan, dan tarif menengah yaitu Rp 2.500.000-4.500.000 per bulan. Namun tampaknya hal tersebut memang belum mampu menutupi semua kebutuhan terkait pembangunan rumah susun meskipun memang masih akan senantiasa diupayakan.

Pada dasarnya, rumah susun memiliki beberapa keuntungan berupa berkurangnya kebutuhan lahan karena fokus bangunan yang vertikal. Dengan demikian usaha untuk menciptakan area hijau, area komunal, dan area bermain anak yang lebih luas akan lebih mudah terealisasi. Sementara itu, perancangan rumah susun mampu meningkatkan daya serap air melalui penyediaan lahan serapan, serta mengurangi potensi lahan terkena banjir apabila debit air sungai meningkat. Mengingat keberadaan Kali Code merupakan hilir dari gunung aktif Merapi yang sesekali banjir lahar dingin mengancam maka keberadaan rumah susun diharapkan mampu menjadi solusi perlindungan yang lebih baik.

Perputaran zaman sepertinya menuntut sikap masing-masing individu untuk menyesuaikan diri dan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Konteks lingkungan sekian puluh tahun yang lalu bisa jadi sudah tidak relevan lagi diaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Luas wilayah Kampung Code saat ini yang statis tentu sudah tidak dapat menyediakan tempat bagi berlipatnya jumlah penduduk. Sebagai alternatif substitusi, diharapkan keberadaan rumah susun mampu memberikan ruang layak untuk dihuni masyarakat. Meski begitu pemerintah kota telah menggadang-gadang Kampung Code warisan Romo Mangun sebagai kawasan budaya yang patut dilestarikan.

Rumah di Kampung Code

Rumah di Kampung Code

Kampung Code

Kampung Code

Apapun bentuknya, sebuah kampung di tengah kota pada hakikatnya (Lilis: 2010) setidaknya memiliki:

• Sistem perantara antara masyarakat yang bersifat makro, dengan keluarga yang bersifat mikro.

• Identifikasi penduduk yang jelas sebagai cermin kesatuan, kebersamaan, dan kesadaran warga.

•Keteraturan sosial spasial yang tumbuh secara mandiri dari komunitas tersebut, di samping adanya peran serta pemerintah kota.

•Diferensiasi fungsi atau tata guna lahan, tidak hanya melulu sebagai hunian semata tetapi juga ketersediaan fasilitas umum seperti warung, bengkel, atau salon.

•Pertukaran sumber daya sebagai penyesuaian diri dengan lingkungan yang lebih luas.

• Organisasi dan lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sistem makro dan sistem mikro.

Apa yang dilakukan Romo Mangun dengan mendampingi komunitas di bawah jembatan Gondolayu, menjamin defensible life space (ruang kehidupan yang dapat dipertahankan), hal itu kemudian menjadi bukti bahwa hal tersebut mampu membantu mengantarkan mereka yang miskin dan rentan untuk lepas dari jerat kemiskinannya (Khudori:2002 melalui Bhakti Setiawan). Hal menarik ini semoga mampu menjadi teladan bagi generasi pembangun negeri di hari ini dan selanjutnya agar tercipta harmonisasi kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih baik.

 

Referensi:

Abbad Al Radi. Technical Review Summary, The Aga Khan Award for Architecture, Kampung Kali Cho-de. 1992.

Bakti Setiawan, Prof. 2010. Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada.

Lilis Widaningsih. 2010. Makalah. Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat Kampung Kota melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Based Development).

Septiono E. Bawono dan Zulaikha B. Astuti. Slide Presentasi. Disampaikan dalam FIG Work Week 2011, Bridging The Gap Between Cultures, di Universidade do Minho, Marrakech, Marocco 18-22 May 2011.

Rofida Amalia
Apprentice Writer di Imelda Akmal Architectural Writer. Semasa kuliah di Universitas Sebelas Maret, pernah menyusun buku rencangan Rumah Kayu (2011) bersama kawan-kawan sealmamater. Pecinta kata dan penyuka permainan bahasa. Penikmat hujan dan penggemar kartu pos.