Kopi Pagi Bersama Bambang Eryudhawan Ada Apa Dengan RUU Arsitek ?

3226 Views |  1

Pada hari Minggu pagi di kawasan Menteng, jarum jam dinding menunjukkan pukul delapan kurang lima menit saat seorang pria melangkah ringan ke arah kami. Senyumnya lebar, matanya berbinar penuh semangat. Sambil menenteng helm sepedanya, ia lalu menjabat tangan kami satu persatu dengan hangat.

Sosok itu adalah Bambang Eryudhawan. arsitek lulusan ITB yang saat ini turut aktif memperjuangkan RUU Arsitek. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Ketua IAI Jakarta tahun 2000 – 2006, dan Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta. Di bidang pengetahuan, ia juga aktif menerbitkan beberapa publikasi, dan salah satu yang teranyar adalah 100 Tahun SD Kartini Semarang (1913 – 2013).

Dengan banyak pengalaman bergerak bersama pemerintah, kami percaya ia dapat membagi perspektif yang bermanfaat untuk para sahabat mengenai isu tersebut. Singkat setelah menyelesaikan sarapan bersama, kami segera memulai diskusi.

 

Bambang Eryudhawan. ©RUANG

Bambang Eryudhawan. ©RUANG

 

YUSNI (Y): Selamat pagi pak Bambang.

Kami mempunyai banyak pertanyaan mengenai RUU arsitek. Pertama mengenai kebutuhan Architect’s Act di Indonesia, kenapa itu diperlukan dan apa yang diatur di dalamnya?

BAMBANG ERYUDHAWAN (BE): Hari ini profesi arsitek masih menumpang kepada undang-undang jasa konstruksi untuk sesuatu yang sifatnya mengatur hubungan kerja. Padahal ia termasuk sebagai salah satu profesi kunci. Tahun depan juga sudah mulai masuk pasar bebas ASEAN, dan profesi ini adalah salah satu elemen yang akan diperdagangbebaskan. Kita perlu kuat dan tertib di dalam dahulu supaya bisa bersaing di luar.

Undang-undang arsitek itu adalah kelengkapan, bukan tujuan akhir. Sudah saatnya profesi-profesi kunci di Indonesia tidak hanya dilindungi tetapi juga jelas hak dan tanggung jawabnya.

Selain itu, kita mengharapkan UU arsitek mampu melindungi masyarakat dari praktik-praktik arsitektural yang tidak kompeten. Kami juga ingin memastikan adanya persaingan sehat antara para arsitek yang sudah kompeten. Jadi UU arsitek tidak hanya untuk profesi ini, tetapi juga untuk masyarakat dan negara.

Ujung-ujungnya, kami juga berharap UU ini dapat memberikan semangat untuk arsitektur Indonesia yang lebih berkepribadian di tengah arus global yang makin menyeragamkan karakteristik kota.

 

Rofianisa (R): Berkepribadian yang seperti apa?

BE: Pasca kemerdekaan, kita mengalami sebuah proses transisi dari masa penjajahan menjadi Indonesia. Nah, becoming atau menjadi Indonesia adalah sebuah proyek raksasa, yang tidak hanya menyangkut politik tetapi juga kebudayaan, dan termasuk arsitektur. Karya anak bangsa tahun 50-an hingga 70-an masih membicarakan menuju arsitektur Indonesia, tetapi saat ini seperti surut berbarengan dengan globalisasi yang makin menguat. Proyek menjadi Indonesia dicemooh, seakan mengada-ada. Padahal itu sangat penting di abad ke-21 ini.

Kemudian kerinduan pada jati diri kita malah kembali terlalu jauh, seperti ke rumah tradisional di Wae Rebo dan Sumatera Barat. Itu bukti bahwa kita kehilangan orientasi itu. Tidak ada yang salah, tetapi kenapa rujukan karya-karya paruh pertama abad ke-20 diabaikan?

Kita serap saja esensinya. Saya lebih fokus bagaimana semua elemen itu dipadukan menjadi Indonesia. Seperti saat Maclaine Pont melakukan sintesis elemen-elemen arsitektur tradisional Nusantara untuk membangun kampus ITB. Proyek yang kemudian dilanjutkan Silaban dengan pendekatan tropisnya. Saya rasa ini perjalanan yang menarik, dan mudah-mudahan kita kembali ke rel yang sebenarnya, mencari arsitektur Indonesia.

 

Aula Timur ITB oleh Henri Maclaine Pont. ©Joko Sarwono

Aula Timur ITB oleh Henri Maclaine Pont. ©Joko Sarwono

 

Kembali lagi ke UU arsitek, ia nantinya bersifat melengkapi UU bangunan gedung, jasa konstruksi dan cagar budaya yang terlahir lebih dulu. Perdagangan bebas tidaklah adil, karena semuanya dianggap setara padahal kita masih belum sejajar dengan negara lain. Semoga UU arsitek dapat membantu menciptakan langkah strategis di dalam aspek ini.

 

Y: Ada 2 pasal dalam draft UU arsitek yang sangat jelas mengatur arsitek asing itu siapa, dan sanksi pelanggarannya. Dalam architects’ act Singapura tidak tercantum pasal-pasal yang mengatur arsitek asing sedetail itu. Apakah itu adalah bentuk kontrol arsitek asing yang akan masuk ke Indonesia?

BE: Asumsi saya mungkin di Singapura hal itu telah diatur dalam UU ketenagakerjaan. Sementara kita masih suka khawatir dalam masalah kontrol. Seperti di Bali misalnya, hampir tidak ada kontrol bagaimana arsitek asing dapat beroperasi. Padahal sudah ada PEMDA. Nah, berbeda dengan Singapura yang sudah mapan, kita masih banyak bocornya. Jadi pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menambal kemungkinan yang akan terjadi. Sebenarnya bisa ditekankan di UU keimigrasian dan ketenagakerjaan, tetapi kami ingin menguatkan itu kembali.

Saya percaya untuk menghadapi pasar bebas, kita harus memperbanyak jumlah arsitek yang kompeten. Tetapi di sisi lain saya juga berharap dapat mengurangi jumlah sekolah arsitektur. Mereka sudah terlalu banyak, susah dikontrol. Akhirnya siapa saja bisa menjadi arsitek. Masih lebih banyak jumlah sekolah arsitektur di Indonesia daripada Amerika. Kita ingin sekolahnya sedikit saja, tetapi berkualitas dan memenuhi rasio. Semoga UU ini juga bisa mengarahkan ke kualitas dan jumlah sekolah arsitektur.

 

Y: Jadi ada rencana untuk mengaitkan UU arsitek dengan sistem edukasi arsitektur?

BE: Ada, salah satunya kami menyebutkan prerequisite arsitek ke depan adalah pendidikan selama 5 tahun. Tetapi kita tidak mengelaborasi lagi, kami akan menyerahkan itu ke mereka yang mengurusi pendidikan.

 

Y: Terkait dengan jumlah sekolah arsitektur, apakah Indonesia saat ini sudah terlalu banyak arsitek jika dibandingkan dengan jumlah penduduk atau sebenarnya masih kurang?

BE: Terlalu banyak arsitek, tapi terlalu sedikit yang kompeten. Nanti di UU arsitek akan dijelaskan siapa yang disebut sebagai arsitek. Kata arsitek akan dilindungi, not everybody can declare himself or herself as an architect, Jadi kalau tiba-tiba ada orang mengaku sebagai arsitek nanti akan ditanyai, “Kamu arsitek ? Coba lihat bukti-buktinya!”. Jika ternyata tidak memenuhi syarat, akan dipidana. Tapi tentu penegakannya tidak akan mudah. Negara ini luas, penduduknya banyak, masih banyak toleransi di dalam kultur. Namun cita-cita yang kami harapkan adalah seperti itu.

 

R: Lantas, apa sudah ada strategi untuk melindungi kata “arsitek” tersebut?

BE: Ide banyak, tetapi masih belum ada yang konkrit. Nanti akan institusi baru bernama “Dewan Arsitek”. Itu merupakan lembaga yang akan menetapkan siapa arsitek dan siapa yang bukan. Nanti juga mereka yang akan mengurusi pengaduan arsitek gadungan, dan bisa juga mempidanakan.

 

Y: Tetapi kemudian yang dikatakan tidak kompeten dalam berpraktik arsitektur itu kategorinya seperti siapa saja?

BE: Nanti dewan arsitek akan mengeluarkan surat tanda registrasi arsitek yang merupakan muara seorang calon arsitek setelah bersekolah 5 tahun, magang 2 tahun dan mengikuti ujian. Jika sudah menempuh itu, dan lulus, maka merekalah yang kompeten.

Perlu distrategikan dua tingkat kualitas, satu yang memenuhi standar internasional, satu lagi yang cukup memenuhi kebutuhan pasar domestik. Seingat saya Tiongkok menerapkan sistim itu. Tetapi bayangkan jika semua diharapkan di level yang sangat tinggi itu, misalnya mau bikin rumah tinggal di Kediri atau Ngawi dan konsumennya masyarakat menengah ke bawah. Why bother talking about urban design? Kita buat aturan setempat saja. Takutnya jika standarnya terlalu tinggi, jumlah tidak akan tercapai. Yang berarti supply-demand juga tidak bertemu. Jika tidak bertemu, nanti banyak praktik gadungan lagi. Jangan sampai itu terjadi.

 

Y: Kalau begitu bagaimana dengan situasi architecture without architects, orang-orang yang membangun dan merenovasi rumah sendiri. Apakah ada kontrol, karena bagaimanapun itu juga berdampak pada wajah kota?

BE: Banyak variasi di berbagai negara mengenai pengaturan pembangunan oleh non-arsitek, namun kami masih belum menemukan formula yang paling sesuai. Misalnya ada yang mengatakan jika rumahnya tidak lebih dari 200 meter persegi bisa dibangun oleh non arsitek. Tetapi jika sifatnya sudah bangunan publik, kompetensi menjadi sebuah keharusan.

Dan kemudian jika ada sekelompok non arsitek membuat desain, mungkin ada fase dimana arsitek kompeten mengintervensi untuk menilai apakah usulan mereka sudah memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, dan sebagainya sesuai dengan UU bangunan gedung. Jadi ia tidak harus ada dari awal, tetapi bisa hadir di fase akhir sebagai pengurus perijinan sekaligus penanggung jawab.

 

Situasi pembangunan yang tidak menggunakan jasa arsitek juga menjadi topik pembahasan UU Arsitek. ©Rahayu Basuki

Situasi pembangunan yang tidak menggunakan jasa arsitek juga menjadi topik pembahasan UU Arsitek. ©Rahayu Basuki

 

R: Lantas, mengapa UU arsitek itu belum jadi sampai sekarang? Apa yang terjadi dalam prosesnya?

BE: Permasalahannya adalah masih banyak persepsi apakah arsitek harus diformalkan? Karena itu dukungan juga masih belum terlalu banyak dari orang pemerintahan. Ya, rencananya harusnya tahun ini sudah jadi karena kita sudah masuk MEA, pasar bebas ASEAN. Kawan-kawan dari luar juga sudah dilindungi oleh UU di negaranya masing-masing.

 

Y: Sudah berapa lama proses pembuatan RUU ini?

BE: Jika dari penggodokan ide, ada kawan senior bilang sudah dimulai sejak akhir 80-an. Proses mulai menyadari bahwa kita perlu. Kemudian tahun 1998 muncul UU Jasa Konstruksi dan 2002 lahir UU bangunan gedung.

Secara serius kami membicarakannya di DPR baru tahun 2004. Sebelumnya hanya wacana, tidak menjadi konkrit. Dalam perjalanan kami sering gagal, karena materi yang belum matang dan diantara arsitek juga banyak perbedaan pendapat. Seperti ada yang ingin memasukkan arsitektur tradisional di dalamnya, padahal UU ini kan lebih fokus pada siapa arsitek dan siapa yang bukan.

 

Y: Tapi lambatnya proses ini apakah juga karena minimnya arsitek yang bergerak di bidang pemerintahan?

BE: Tidak ada hubungannya menurut saya. Saya pikir lebih kearah minimnya persepsi pemerintah terhadap pentingnya peran arsitek dan arsitektur.

Untuk arsitek di dalam pemerintahan, saya kurang tahu jumlahnya karena tidak ada data valid yang menjelaskan. Tetapi minimal beberapa arsitek sudah menjadi walikota seperti bu Risma dan pak Ridwan Kamil. Sekarang di Departemen Pekerjaan Umum juga sudah banyak arsitek, bahkan ada yang mengambil S2 untuk jenjang jabatan. Tapi harapannya tentu kita harap lebih banyak yang ada di pemerintahan agar bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan yang ikut meningkatkan peran arsitek dan arsitektur bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Arsitek yang sedang atau pernah menjabat sebagai walikota di Indonesia. Kiri ke kanan: Fauzi Bowo (Jakarta 2007 – 2012), Tri Rismaharini (Surabaya, 2010 – 2021), Danny Pomanto (Makassar, 2014 – 2019), Ridwan Kamil (Bandung, 2013 – 2018). Sumber: berbagai sumber.

Arsitek yang sedang atau pernah menjabat sebagai walikota di Indonesia. Kiri ke kanan: Fauzi Bowo (Jakarta 2007 – 2012), Tri Rismaharini (Surabaya, 2010 – 2021), Danny Pomanto (Makassar, 2014 – 2019), Ridwan Kamil (Bandung, 2013 – 2018). Sumber: berbagai sumber.

 

R: Kemudian untuk sistem lelang dan tender apakah ada yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintahan?

BE: Ada. Sistem lelang kita umumnya memandang sebagai beli gambar, bukan beli ide. Padahal gambar itu kan hanya representasi dari ide. Hitungannya jadi lembar. Makanya usul kami jika ide itu harusnya kontrak bayaran lump sum. Jadi misalnya, “Ok, proyeknya ini. lump sum, 2 miliar ya?”

Saya pernah membantu sebuah perusahaan mencari arsitek asing untuk proyek mereka. Ada biro arsitek kelas dunia dari Inggris yang mengajukan angka sekitar 8 juta USD, ada pula dari Belanda mengajukan sekitar 2 juta USD dan dari Amerika sekitar 2,5 juta USD. Disini kan terbukti bahwa setiap arsitek pendekatannya berbeda-beda. Jadi sebaiknya fee arsitek dicari standar minimumnya, di atas itu boleh, di bawah itu tidak. Sementara sekarang mereka ingin serendah mungkin, bahkan gratis lebih bagus. Itu tidak boleh.

Dalam kontrak lelang itu ditulis lump sum saja. Jadi misalnya ketika ide dituangkan sampai tahap, misalnya preliminary design, ya lump sum saja. Tidak usah menghitung berapa orang yang terlibat, berapa kali pengeluaran ATK, transportasi, dan sebagainya. Pendekatan tiap tim arsitek berbeda-beda. Harusnya gambar dikasih, misalnya tahap pra-rencana, serah terima, sudah.

Lump sum itu bukan berarti arsitek ingin kaya, we just want to say that ideas are the priority, bukan barang gambar yang diproduksi lewat kalkir, print dan sebagainya. Arsitek mudah-mudahan bisa lebih dihargai karena ide itu mahal. Sekarang mereka melihatnya, “Kok tipis banget ini gambar?”. Dia tidak melihat kontennya.

 

Y: RUU arsitek juga menyebutkan bahwa ultimate client-nya adalah masyarakat. Jadi menurut bapak bagaimana peran arsitek seharusnya terhadap masyarakat ?

BE: Untuk membangun dunia arsitektur yang baik itu tidak bisa dilakukan sepihak. Dengan demikian, orientasi super client-nya itu masyarakat sudah tentu otomatis. Ya tentu dalam aspek tertentu saat keterlibatan pengguna menjadi minim, mungkin kebebasan arsitek jadi lebih besar. Tapi apalah artinya eksplorasi itu kalau kemudian tidak direspon positif oleh penggunanya juga. Akibatnya dia menjadi barang asing juga.

Saat menara Eiffel baru dibangun, semuanya protes. Minta dibongkar setelah eksposisi selesai. Ditunggu-tunggu kok tidak dibongkar juga, alasannya untuk menara telekomunikasi. Tapi pelan-pelan masyarakat melihat, “Akhirnya bagus juga ya?”. Menara Eiffel itu bukti bahwa persepsi masyarakat bisa berubah juga.

Meskipun ada juga yang indah tapi matinya cepat. Seperti kedutaan Perancis karya Suyudi, yang dibongkar. Bagus, tetapi pemiliknya bilang sudah kekecilan. Mau bagaimana lagi? Jadi arsitektur ada yang bernasib baik dan buruk. Dan terkadang itu di luar kehendak arsitek.

Tapi ujung-ujungnya arsitektur tentu menyumbangkan elemen ke kota, baik dia bagus maupun jelek. Akhirnya bukan kesalahan pemerintah kota sepenuhnya, karena kita juga mungkin yang memiliki taste yang jelek. Kita juga yang mendatangkan bukan?

Kita butuh diskursus. Di Singapura, jika ada proyek besar langsung masuk headline koran. Kalau di Indonesia hanya sebagai iklan. Jika ada artikel itu juga cuma sekedar DPR membangun gedung baru, tetapi tidak ada usaha untuk membangun opini masyarakat tentang arsitektur dari segi kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya persepsi masyarakat, arsitektur itu ya iklan. Komoditas, bukan bagian dari kebudayaan.

Arsitek juga dinilai seperti itu. Kamu orang sewaan kapitalis, bukan agen perubahan yang membawa misi kebudayaan. “Arsitek? Oh, yang bikin apartemen?” begitu. Makanya kehadiran ARKOM jadi penting untuk membuka wacana bahwa arsitek tidak hanya mengurusi yang komersial dan mewah saja.

Nah lucunya, kemudian yang disebut arsitektur berbudaya adalah yang dari masa lalu. Kalau tidak yang tradisional, ya kolonial. Yang baru tidak berbudaya, karena persepsinya komersial. Tiba-tiba terbentuk saja dua dunia di dalam arsitektur. Itu mungkin karena kita tidak pernah membicarakan arsitektur kontemporer dalam konteks budaya, jadi ia kehilangan kualitas budayanya. New York Times memiliki kolom kritik arsitektur yang selalu jalan setiap minggu. Koran kita, kenapa tidak membangun tradisi itu?

 

Review dari kritik arsitektur ternama, Michael Kimmelman, terhadap karya Steven Holl untuk New York Times. ©Stevenholl.com

Review dari kritik arsitektur ternama, Michael Kimmelman, terhadap karya Steven Holl untuk New York Times. ©Stevenholl.com

 

Kenapa fashion dan makanan kita obrolin tiap minggu, tetapi arsitektur tidak? Arsitektur lebih permanen, lebih banyak pengaruhnya kepada kota baik secara visual maupun fungsi. Arsitektur perlu dibicarakan dalam ranah budaya.

Karena kita tidak memahami arsitektur dan kota sebagai aset budaya, kita diam saja ketika terjadi public crime. Seperti ketika trotoar yang merupakan aset publik karena dibangun dengan anggaran publik, kenapa suka dibongkar oleh PDAM? Kita maklumi saja, karena kita berpikir nanti akan dibetulkan lagi. Tetapi tetap saja akhirnya tidak pernah bagus kembali.

 

Y: Semisalnya tuntutan publik mengenai kota sebagai aset publik dan budaya apakah dapat memungkinkan untuk menang di Jakarta?

BE: Sayangnya hukum kita dalam konteks pengadilan masih tidak mengerti arsitektur, ruang publik dan rencana kota. Ada kasus yang parah saat saya masih menjadi ketua IAI Jakarta. Saya diminta menjadi saksi ahli di saat salah satu anggota kami, seorang arsitek, tidak dibayar padahal sudah mengerjakan gambarnya. Hakimnya bertanya ke saya, “Saya mau tanya. Ini ada pekerjaan, terus tidak dibayar karena klien mengembalikan gambarnya. Ya sudah, kan harusnya tidak perlu dibayar toh?”

Lah ini bagaimana? Memang ini beli tempe, saya engga jadi makan, jadi tidak usah bayar! Ya akhirnya hakim memenangkan klien dengan asumsi itu. Hakim masih berpikir bahwa arsitektur itu gambarnya, bukan ide dan proses pengerjaannya. Karena itulah, saya selalu yakin pekerjaan rumah kita masih banyak untuk pendidikan arsitektur untuk publik.

Yusni Aziz
Alumnus dari double-degree bachelor program kerjasama antara ITS dan Saxion Hogeschool of Applied Sciences. Kemudian menyelesaikan riset di Berlage Institute pada tahun 2013. Saat ini sedang sibuk dengan riset independen dan mengasuh blog pribadi di www.yusniaziz.com
Rofianisa Nurdin
Menjadi sarjana Arsitektur ITB pada tahun 2012. Ketertarikannya kepada kota, manusia, dan budaya membawanya ke dalam ranah industri kreatif dengan semangat kolaborasi melalui Vidour yang digagas pada tahun 2011 dan CreativeMornings Jakarta yang digagas pada tahun 2014. Memori kolektifnya tersebar di kota-kota Asia Tenggara: Bandung, Ubud, Jakarta, George Town (Penang), dan Singapura. Saat ini menjadi Jakarta Chapter Ambassador di CreativeMornings, Community Manager di lingkaran.co, dan Program Manager di rabu(n) senja bersama tim a publication andramatin.