Kita adalah Pemerintah / pemerintah / pemerintahan

1303 Views |  1
  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
  2.  Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis

 (Poin 1 dan 2 dari Nawa Cita – Joko Widodo & Jusuf Kalla)

We begin with a casual writing style to show our daily life as regular citizens who speak in ‘everyday’ language.

Later, as this article develops, however, the writing styles will straddle from one style to another: from English to Bahasa Indonesia, from academic to policy language, from XXX to XYZ.

Why? Because we are inherently limited by the language that we use. The Government formally structures Bahasa Indonesia. Hence, our (Indonesian) worldview is structured as well, by the way, the Government structures the language. In fact, the use of English for the preface is a tactic to have a temporary vacation from Government structure. Nevertheless, it is the purpose of this article to expose the linguistic barrier of direct translation from ‘Government’ to ‘Pemerintah / pemerintah / pemerintahan’.

This article (and the methodology) can be termed as ‘institutional ethnography’, a method of inquiry based on our everyday personal experiences working with, in, and within the Government as institutions. In between, we touch upon ‘space’: the area, site, and dominion of Government. We begin with exploration on Government as an entity, without necessarily fix the limitation of its definition. After that, rather than being limited to a ‘Leviathan’ definition on ‘the body of Government’, we dissect the body as a non-homogenous entity. Finally, we conclude with a homing message: we are (part of) Government too.

 Pemerintah / pemerintah / pemerintahan

Bila Pemerintah dapat dikatakan sepadan dengan Government, maka rujukan terkuat dan terdekat untuk pemeriksaan tekstual adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD ‘45). Kata ‘Pemerintah’ pertama kali disebut pada paragraf ke-empat Pembukaan UUD ‘45: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia…”. Berdasarkan paragraf tersebut, dapat disarikan beberapa hal yang membentuk konsepsi entitas Pemerintah, sebagai berikut:

  • Pemerintah adalah representasi dari kedaulatan rakyat.
  • Pemerintah wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.
  • Dasar dari kewajiban Pemerintah tersebut yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, kata-kata turunan dari Pemerintah, pemerintahan, dan pemerintah (dengan huruf P tidak kapital) disebutkan pada Pasal 4 UUD ‘45. ‘Pemerintahan’ berasosiasi dekat dengan kekuasaan—yang dipegang oleh Presiden—dan sang pemegang kuasa tersebut “menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam ayat-ayat pasal tersebut, kita bisa menyaksikan penciptaan konsepsi kepemerintahan secara tekstual dan kemudian mengakar dalam pemikiran subjeknya—rakyat Indonesia.

Meski terdapat tujuan-tujuan agung dari Pemerintah / pemerintah / pemerintahan seperti pencapaian kesejahteraan umum, interpretasi di atas menimbulkan mispersepsi bahwa Pemerintah / pemerintah / pemerintahan adalah orang-orang yang berkuasa, tercerai dari masyarakat, atau bahkan dikerdilkan dalam kotak ‘Pegawai Negeri Sipil’ (PNS). Interpretasi teks-teks tersebut memancing anggapan bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia, sebagai entitas superior tunggal yang “harus melakukan segala macam cara” untuk memenuhi tujuan tersebut.

Di satu sisi, hal tersebut membuat pemerintah seringkali melakukan hal-hal yang berada di luar kapasitasnya sehingga terjadi inefisiensi kebijakan dan program. Sebagai contoh, dalam konteks pembangunan perumahan, tuntutan untuk segera menangani backlog perumahan menjadikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertindak seperti pembangun / pengembang (developer) dengan membangun hunian sebanyak-banyaknya. Padahal kemampuan pemerintah dalam membangun tidak akan pernah setara dengan kemampuan pihak pengembang yang memang secara spesifik bergerak di sektor konstruksi dan pengadaan lahan, baik dari segi kapasitas maupun kecepatan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pembangunan rumah rakyat yang dibangun di lokasi yang tidak tepat dengan konstruksi yang tidak memadai, sehingga berujung pada rendahnya tingkat kepenghunian.

Selain itu, pendefinisian output dari Pemerintah / pemerintah / pemerintahan bisa jadi sangat arbitrary (acak atau tak tentu) karena yang diukur hanyalah neraca fiskal atau apa-apa yang dibiayai oleh APBN. Sebagai contoh, bila PNS melakukan aktivitas ekonomi sehingga pelaku pembangunan lainnya mengeluarkan investasi, hal tersebut tak akan diakui sebagai bagian dari output Pemerintah / pemerintah / pemerintahan karena tidak tercatat sebagai APBN.

Di sisi lain, dari sudut pandang aktivisme, Pemerintah / pemerintah / pemerintahan berada dalam posisi ambigu: sebagai musuh bersama dan sumber malapetaka tetapi sekaligus menjadi tampuk kuasa yang mesti diraih untuk perubahan demi perbaikan. Lebih lanjut lagi, ke-ekslusif-an dan keterbatasan cakrawala dari pihak-pihak di luar pemerintahan formal (termasuk kita di dalamnya) membawa kontra-produktivitas. Semestinya kita dapat bertindak, baik secara langsung ataupun tidak langsung juga dengan berbagai macam cara, terhadap jalannya pemerintahan dan usaha penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah / pemerintah / pemerintahan as a Non-homogenous Entity

After elaborating the standardized definition of Pemerintah / pemerintah / pemerintahan and its ambiguous interpretations, we then continue with showing that Pemerintah / pemerintah / pemerintahan is a non-homogenous entity. Inside their body, there are young progressive workers, yet there are old inert workers in it too. Idealism and behaviours of one Ministry / Institution vary to another. To further elaborate the non-homogeneity, we use the case study of 100-0-100 target that has been declared by Pemerintah / pemerintah / pemerintahan. The case comprises of 100% access to safe drinking water, 0% urban slum settlement, and 100% access to basic sanitation facility, as stipulated in Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 that those essential services are to be achieved by 2019.

Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, pemerintah berada dalam ambiguitas definisi 0% permukiman kumuh perkotaan. Satu direktorat di sebuah kementerian beranggapan bahwa 0% merupakan kondisi ketika seluruh area permukiman kumuh telah hilang sepenuhnya sehingga pendekatan pembangunan pemukiman secara fisik lebih digunakan. Meskipun demikian satu direktorat di kementerian lain beranggapan bahwa 0% merupakan kondisi ketika seluruh masyarakat permukiman kumuh telah mampu merencanakan permukimannya kembali untuk menjadi lebih layak. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat, suatu pendekatan pembangunan sosial, lebih diutamakan dibandingkan upaya-upaya pembangunan fisik yang melemahkan masyarakat.

Kemudian dalam kasus 100% akses air dan sanitasi, terdapat perbedaan pemaknaan pula antara satu direktorat di sebuah kementerian dengan direktorat di kementerian lain. Yang satu menganggap bahwa 100% akses adalah semata-mata sebuah ‘gerakan’, sementara yang lain mendorong agar 100% akses menjadi sebuah ‘target’ yang terbungkus dalam sebuah ‘program’. Di sini kembali kita melihat tensi linguistik: ‘gerakan’ adalah taktik untuk mempersepsikan 100% akses sebagai sesuatu yang ‘sunnah’ sementara ‘target’ mau tidak mau membuat 100% akses menjadi sesuatu yang ‘wajib’.

Meski nampak seperti kompleksitas birokrasi, selisih definisi antara Kementerian/Lembaga tersebut terjadi karena arus reformasi birokrasi yaitu perhatian atas akuntabilitas posisi masing-masing dalam konstelasi kepemerintahan. Dasar acuan dari prinsip akuntabilitas tersebut adalah tugas dan fungsi yang telah tercantum dalam sistem kepemerintahan yaitu Peraturan Presiden, sementara cetak-biru-nya terdapat pada regulasi-regulasi yang diproduksi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Dan lalu…

Terakhir, kami ingin mengebumikan realita: bahwa sesungguhnya kita semua merupakan bagian dari penyelenggaraan Negara. Misalnya, label ‘non-governmental organisation’ (NGO) atau ‘lembaga swadaya masyarakat’ (LSM) diasosiasikan sebagai entitas di luar pemerintah yang hadir untuk melakukan terobosan yang selama ini tidak atau belum dilaksanakan oleh Pemerintah / pemerintah / pemerintahan, yang diposisikan sebagai pihak yang tidak memihak masyarakat. Sayangnya pihak-pihak tersebut (baik yang melabeli dirinya sebagai pemerintah atau non-pemerintah) tidak saling menjembatani diri satu sama lain, tetapi malahan mengungkung ruang geraknya dalam wadahnya masing-masing.

Kita sama-sama memiliki cita-cita mulia, tujuan yang luhur: masyarakat Indonesia yang sejahtera. Namun, sayangnya kita belum berhasil menyelaraskan cara-cara untuk mencapai mimpi yang sama tersebut. Kita semestinya bisa membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Partisipasi yang sesungguh-sungguhnya dimulai dari disensus (identifikasi perbedaan pendapat), bukan langsung melompat ke konsensus. Berbeda sudut pandang itu lazim. Tapi, apakah kita harus berhenti berdialog hanya karena perbedaan sudut pandang? Berangkat dari perbedaan ini, justru tugas kita bersama yaitu mencari titik temu, kemudian memformulasikan strategi kolaborasi secara jangka panjang.

Alih-alih menulis dengan ‘kegenitan intelektual’, kami berusaha menulis dengan bahasa yang lebih membumi, sebab kita semua sesungguhnya merupakan bagian dari Pemerintah / pemerintah / pemerintahan[1]. Kita semua merupakan bagian dari penyelenggaraan Negara. Seorang desainer yang sedang merancang bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sesungguhnya sedang melaksanakan pembangunan kota. Seorang arsitek yang berani melangkahkan kakinya ke panggung politik juga sesungguhnya sedang melaksanakan tugas membangun negara. Seorang insinyur yang menulis kertas kritis dalam forum Ekonomi Hijau global juga sedang melaksanakan upaya membangun dunia yang lebih baik.

Kami mengakhiri artikel ini dengan kalimat stereotipikal yang berulangkali muncul di akhir surat-surat resmi pemerintahan:

“Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.”

Acknowledgement

We thank Ira Lubis from the Ministry of Development Planning for her generous critical review and support for bureaucratic reformation.

[1] Kecuali anda merupakan seorang anarkis tulen yang hidup di ruang hampa.

Indrawan Prabaharyaka
Indrawan Prabaharyaka is a researcher who has been working for urban and sanitation sector. He used to work as a researcher for UNESCO-IHE and international NGOs based in Indonesia. Recently, he worked as Program Coordinator for the National Task Force for Water and Sanitation (Pokja AMPL Nasional), a cross-institutional government organization under the Ministry of National Development Planning. Currently, he lives in Germany as a Ph.D. researcher in Munich Center for Technology in Society, Technische Universität München (TUM).
Tiara Anggita