Eksistensi Ruang Sosial pada Rumah Susun, [fiksi]kah?

980 Views |  4

 

Dunia semakin berkembang. Dalam dimensi waktu, perubahan tak terelakkan. Perkembangan dalam lini manapun menjadi lumrah, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Penduduk berkembang, padat merayap di perkotaan. Sudah tentu hal ini akan mengakibatkan pertambahan kebutuhan, sebut saja yang primer; sandang, pangan, dan papan.

Dalam era urbanisasi ini, kebutuhan akan hunian di perkotaan semakin hari semakin meningkat, menjadikannya padat dan sesak, hingga terkadang golongan masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan mendapatkan yang tidak layak. Dan ketika berbicara hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sudah hampir dipastikan mereka kurang berdaya dan kebanyakan menjadi pihak yang lebih dirugikan. Banyak terjadi kasus sengketa lahan permukiman yang pada akhirnya berujung pada penggusuran dan kurang terpenuhinya hak-hak mereka akan sebuah hunian yang layak.

Padahal, dalam forum Habitat III di Quito September lalu, bukankah terdapat penjanjian akan pentingnya “adequate shelter for all”? Apakah ini hanya akan menjadi pasal pasal normatif yang tercetak namun miskin implementasi? Memang, bukan hal mudah untuk mewujudkannya, bahkan mungkin sangat sulit mengingat dinamika masalah yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Problematika tersebut menjalar menjadi sebuah masalah multidimensional, bahkan bercabang ke segala penjuru. Menyentuh aspek aspek vital seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya.

 

Scarcity of land. Apakah benar terjadi?

Lahan, salah satu elemen terpenting untuk membangun sebuah hunian. Tanpanya, rumah tidak akan bisa berpijak. Namun yang menjadi permasalahan adalah menipisnya ketersediaan lahan di perkotaan yang diperuntukkan (murni) untuk hunian. Menipisnya lahan atau kelangkaan lahan ini biasa disebut dengan scarcity of land.

Namun, benarkah scarcity of land untuk lahan permukiman ini benar-benar terjadi? Karena bisa jadi permasalahan scarcity of land itu non-existent dan merupakan sebuah misreading atau mistreatment dari para pemangku kepentingan. Dimana sebuah kota bisa jadi tidak benar benar mengalaminya, melainkan hanyalah permainan peruntukan lahan yang disalahfungsikan untuk hal-hal komersial, yang menurut hitungan ekonomis lebih menghasilkan keuntungan. Entahlah. Apakah scarcity of land itu benar benar ada, atau hanya faktor kebijakan yang tidak bisa membagi peruntukan lahan dari kotanya secara seimbang.

 

In Situ Development, or Relocation?

Pada awalnya, ketidaksetujuan akan penggusuran dan ide relokasi ke rumah susun tercetus karena menurut saya rumah susun tidak akan pernah bisa melahirkan ruang sosial yang dibentuk seperti halnya di sebuah kampung. Tipologi vertikal dan keterbatasan ruang dalam rumah susun membuatnya kurang bisa mewadahi dinamika aktivitas sosial yang terjadi. Lain halnya di kampung, dimana sebuah gang kampung dapat menjelma menjadi fungsi yang beraneka ragam dan sarat makna sosial. Karena itu, sebuah kampung memiliki makna yang lebih dari sebuah ruang sosial, ruang budaya, ruang ekonomi, ruang hidup, kenangan, sejarah, dan cita-cita.

Kampung menjadi identitas dari sebuah kota tempat budaya lahir dan tumbuh berkembang. Tempat masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dapat memiliki ruang sosial dengan permaknaan yang paling maksimal. Kampung juga bisa menjelma menjadi sebuah bentuk romantisme sosial masa lalu yang dipertahankan dan terus berkembang. Dan ketika kampung masih memungkinkan untuk dipertahankan sebagai sebuah kampung, berbagai pihak harus bahu membahu untuk memperjuangkan dan memperbaiki kualitasnya, mulai dari pihak pemerintah, akademisi, NGO, praktisi, dan sudah tentu partisipasi masyarakat sendiri.

Namun sekarang muncul pertanyaan lain, bagaimana ketika itu sudah bukan lagi sebuah kampung yang berpredikat slum, tapi squatter? Secara makna, slum adalah daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat di perkotaan dan umumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam hal ini, slum masih merupakan hunian legal namun kondisinya kurang memadai. Sedangkan squatter adalah suatu pemukiman liar dan ilegal yang digambarkan sebagai suatu wilayah hunian yang telah berkembang tanpa meminta ijin kepada otoritas yang terkait untuk membangun; merupakan pemukiman yang tidak sah atau semi-legal dalam konteks status, infrastruktur dan jasa pada umumnya juga tidak memadai.

Bagaimana apabila kampung tersebut berupa squatter atau permukiman liar dan ilegal yang berdiri bukan di tanah mereka sendiri namun tanah pemerintah ataupun tanah swasta? Lalu bagaimana ketika tanah tersebut milik pemerintah yang rencananya akan difungsikan untuk hal-hal vital seperti fasilitas perkotaan nantinya? Atau bagi pihak swasta, tanah tersebut berharga sangat mahal dan akan dikembangkan menjadi kawasan real estate dengan keuntungan berjuta dollar? Tentunya dalam beberapa kasus tertentu masyarakat penghuni tersebut tak akan berdaya, pihak pihak pemilik tanah pasti akan memperjuangkan hak miliknya. Dan rumah penduduk tersebut hanya akan tinggal puing puing yang diratakan, sama ratanya dengan kenangan dan sejarah didalamya.

Ketika menghadapi kondisi tersebut, jawaban satu-satunya adalah into the vertical, alias relokasi ke rumah susun.

Salah satu contoh squatter

Salah satu contoh squatter. Sumber: Dokumentasi penulis.

 

Menggali Ruang Sosial Hunian di tengah Keterbatasan

Ketika satu satunya jawaban adalah relokasi ke rumah susun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana lingkungan rumah susun tersebut dapat menjadi sebuah jelmaan representasi kampung yang sarat makna. Bagaimana sebuah tipologi rumah susun dapat menjadi pengganti fungsi hunian di kampung yang mewadahi ruang sosial penghuninya? Juga sebagai ruang ekonomi, budaya dan bahkan ruang bersama untuk menggalang secercah asa perubahan. Lalu pertanyaannya, bagaimana?

Sebelum membahas permasalahan tersebut, marilah kita mengenal hakikat ruang dalam permukiman terlebih dahulu. Dalam definisinya, space atau ruang, termasuk outdoor space, adalah salah satu hasil dari arsitektur dan urban design (desain perkotaan). Space atau ruang ini dipengaruhi oleh geografi, lingkungan terbangun, sosial, budaya yang dapat mengarahkan (affordance) perilaku manusia ke dalam suatu pola tertentu[1]. Selain itu, space juga dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, perilaku spasial, dan makna yang dirasakan oleh user atau pengguna. Persepsi sesorang terhadap space juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya terbentuk secara kontekstual dan memiliki ke-khas-an masing-masing di berbagai konteks wilayah dan setting. 

Ketika berbicara tentang konteks, permukiman di Indonesia memiliki dua tipologi, dimana terdapat horizontal housing dan vertical housing. Apabila dikerucutkan lagi untuk konteks masyarakat berpenghasilan rendah, horizontal housing mayoritas berupa kampung dan vertical housing berupa rumah susun.

Gang kampung sebagai ruang sosial dan bermain anak di kampung Candirejo, Genteng, Surabaya. Sumber: Dokumentasi penulis.

Gang kampung sebagai ruang sosial dan bermain anak di kampung Candirejo, Genteng, Surabaya.
Sumber: Dokumentasi penulis.

Sepertinya merupakan hal lumrah apabila kita berbicara tentang social space pada tatanan hunian kampung, dimana dalam tipologi ini social space yang dihadirkan dapat meraih kondisi optimalnya. Dimana social space yang dapat dihadirkan di kampung beragam, mulai dari ruang sosial antar penghuni, ruang ekonomi, ruang budaya, ruang bermain anak, dan fungsi-fungsi lainnya. Shared outdoor space dalam konteks Kampung terutama pada situasi perkotaan di Indonesia merupakan gang atau jalan kecil yang berada di Kampung. Juga area-area lain di sekitar permukiman yang digunakan bersama untuk kegiatan komunitas warga dan membangun sense of neighborhood[2]. Selain itu, open space diluar rumah memiliki peran yang signifikan terhadap kehidupan di kampung. Terutama gang kampung yang digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain memasak, mencuci, bermain, mandi, dan community gathering. Mengurangi luasan shared outdoor space di kampung berarti mematikan kehidupan dan budaya di kampung[3].

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah tipologi hunian vertikal yaitu rusun dapat mewadahi fungsi ruang sosial selayaknya yang terjadi pada kampung? Hal ini akan menjadi bahasan lebih lanjut yakni tentang kemungkinan penghadiran eksistensi ruang sosial pada hunian vertikal.

 

Eksistensi Ruang Sosial dalam Rumah Susun, apakah hanya fiksi?

Ruang sosial di kampung terbukti bukan menjadi sebuah cerita fiksi belaka. Ia memang ada, nyata, dan dapat dirasa. Lalu bagaimana dengan ruang sosial di rumah susun? Karena bagaimanapun, perkembangan peradaban khususnya di perkotaan akan membawa kita pada satu budaya baru kedepannya, yakni budaya hunian vertikal, rusun salah satunya. Mau tidak mau. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah, masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan budaya dan pola tipologi rumah susun. Hal ini sama seperti yang terjadi pada Singapura di era 1960an, dimana saat itu terjadi masa transisi masyrakat ke hunian vertikal. Namun usaha tersebut membuahkan hasil, dimana dapat kita lihat sekarang masyarakat Singapura sudah terbiasa dengan budaya hunian vertikal.

Hal tersebut menjadi salah satu concern utama pemerintah Indonesia. Bagaimana membiasakan masyarakat Indonesia untuk terbiasa dengan budaya hunian vertikal. Salah satunya dengan upaya penyediaan ruang sosial pada rumah susun, mengingat budaya Indonesia yang terkesan “guyub” menyebabkan kebutuhan akan ruang sosial menjadi penting. Namun hal yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Koridor rumah susun yang tergolong sempit dan susunan permukiman vertikal kurang dapat mewadahi kebutuhan akan ruang sosial dan budaya masyarakat. Seperti contohnya pada rusunawa Penjaringan dan rusunawa Randu di Kota Surabaya berikut. Dimana rusun tersebut memiliki koridor yang relatif sempit, yakni sekitar 1,5 – 2 meter. Lalu dengan kondisi koridor seperti ini, apakah ketercapaian pengadaan ruang sosial tersebut dapat terpenuhi? Rasanya sulit untuk menghadirkan ruang sosial yang sarat makna tersebut dengan keterbatasan ruang ini. Lalu, [fiksi]kah eksistensi ruang sosial pada rumah susun?

Koridor rusunawa yang relatif sempit di Rusun Randu (kiri) dan Rusun Penjaringan (kanan), Surabaya. Sumber : dokumentasi penulis

Koridor rusunawa yang relatif sempit di Rusun Randu (kiri) dan Rusun Penjaringan (kanan), Surabaya.
Sumber : dokumentasi penulis

 

Belajar pada Rusunawa Sombo, Surabaya

Tidak perlu terburu-buru untuk mendefinisikan sesuatu. Seperti tentang pertanyaan apakah ruang sosial pada rumah susun hanyalah sekedar fiksi belaka. Karena semua pertanyaan pasti dirancang untuk menemui sebuah jawaban. Agar jawabannya bukanlah sebuah fiksi belaka, kini munculah satu pertanyaan penting tentang bagaimana peran arsitek yang harus sebisa mungkin mendesain koridor rusunawa sehingga dapat mengakomodir ruang sosial penggunanya seperti di kampung. Karena koridor rusun adalah ruang sosial yang memiliki jangkauan terdekat dengan unit hunian, sehingga masyarakat seperti ibu-ibu dan anak-anak lebih cenderung menghabiskan waktu untuk bersosialisasi di koridor rusunawa dari pada harus turun ke bawah di area playground umum. Pola kecenderungan aktifitas tersebutlah yang harusnya ditangkap oleh arsitek sehingga dapat menciptakan ruang sosial di koridor yang terjangkau, nyaman, dan tepat guna.

Dalam hal ini kita bisa belajar pada rusunawa Sombo di Kota Surabaya. Rusunawa Sombo yang dibangun sejak tahun 1989 ini didesain dengan koridor lebar dengan tujuan mewadahi behaviour setting penggunanya sama seperti karakteristik gang di Kampung. Koridor yang sangat lebar yaitu 3 – 9 meter memberikan kesan sangat longgar, dipakai sebagai ruang bersama dengan bentuknya yang dinamis. Mayarakat rusun Sombo ini merupakan masyarakat permukiman kumuh Sombo yang direlokasi ke rusun. Permukiman kumuh tersebut mempunyai tingkat kepadatan yang sangat tinggi dan sangat kumuh[4].

Dalam sejarahnya, rumah susun Sombo merupakan hasil urban renewal dan relokasi dari warga yang tinggal di kampung kumuh dengan lokasi yang sama sebelumnya. Pola budaya masyarakat yang terbiasa tinggal di kampung dengan aktifitas sosial yang tinggi mengakibatkan pola setting lingkungan yang diharapkan pada rusunawa dapat mewadahi aktifitas sosial seperti di kampung. Namun tentunya terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh setting lingkungan, dimana rusunawa yang bersifat vertical space dan kampung yang bersifat horizontal space. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendekatan partisipatif yang tujuannya yaitu mempertahankan gaya hidup yang sudah biasa dianut masyarakat kampung yaitu guyub dan bersama. Lalu diusahakan juga agar pola komunitas terjaga dengan baik. Penduduk juga diberi peluang untuk tidak saja berpartisipasi dalam menyetujui pola perencanaan yang ditawarkan, tetapi diberikan pula kesempatan untuk berpartisipasi dalam finishing kekhasan di masing-masing blok, seperti perumahan di kampung. Hal ini membuat masyarakat lebih menyatu dengan rumah dalam standar yang lebih tinggi[5].

Rusunawa Sombo, Surabaya. Sumber : dokumentasi penulis

Rusunawa Sombo, Surabaya.
Sumber : dokumentasi penulis

Dengan adanya pendekatan ini, dapat diidentifikasi aktifitas masyarakat yang terjadi di rusun Sombo hampir sama dengan aktifitas penduduk di kampung. Dengan desain koridor yang cukup lebar dan luas tersebut, banyak dinamika aktifitas ruang sosial yang dapat terwadahi. Dalam hal ini, koridor menjadi sebuah tempat penghubung kegiatan bersama penghuni rumah susun. Seperti contohnya kegiatan primer yang selalu dilakukan penghuni setiap hari yakni makan, mandi, mencuci, menjemur pakaian, dan memasak. Juga kebutuhan aktifitas sekunder seperti bersosialisasi, bermain, berdagang, dan lain sebagainya.

Annisa 5

Kegiatan ruang sosial di koridor rusunawa Sombo, Surabaya. Sumber : dokumentasi penulis

Kegiatan ruang sosial di koridor rusunawa Sombo, Surabaya.
Sumber : dokumentasi penulis

Koridor pada rusunawa Sombo juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang bermain anak yang nyaman. Karena bagaimanapun, anak akan menghabiskan waktu terbanyaknya berada di rumah. Mulai dari bermain, bersosialisasi, bercengkrama, belajar, sampai pembentukan karakter dasar pribadi masing-masing anak. Dan apabila sebuah hunian seperti rusun tidak ramah terhadap anak dalam bentuk penyediaan ruang bermain, tentu dapat dibayangkan betapa buruk dampaknya terhadap perkembangan anak. Karena seperti statement Lynch yakni “a good world for children is a good world for all” (Lynch,1984).

Kegiatan ruang sosial di koridor rusunawa Sombo, Surabaya. Sumber : dokumentasi penulis.

Kegiatan ruang sosial di koridor rusunawa Sombo, Surabaya.
Sumber : dokumentasi penulis.

Selain itu yang menjadi menarik, banyak personalisasi yang dilakukan penghuni terhadap koridor dalam rangka memenuhi aktifitas sehari-harinya. Akibatnya bukan hanya ruang sosial yang terbentuk, melainkan fungsi lain seperti ruang ekonomi juga dapat dilakukan di koridor rusunawa Sombo. Mulai dari aktifitas ekonomi individu penghuni, aktifitas jasa seperti menjahit, sampai koridor rusunawa dapat menjadi tempat berdagang pedagang kaki lima. Meski tak seharusnya seperti itu, namun aktifitas ekonomi tersebut terbukti mendapat respon positif dari penghuni. Hal ini dikarenakan desain rusunawa yang menyerupai pola hidup mereka saat masih di hidup di Sombo yang berbentuk kampung dulu. Dimana para penghuni dapat memiliki bisnis keluarganya sekaligus menjadi konsumen untuk produk-produk yang dijajakan tanpa harus keluar dari blok rusunawa.

Namun sayangnya kondisi dan aktifitas sosial ini jarang kita temui pada rusunawa relokasi yang ada di Jakarta saat ini. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada warga rusun relokasi eks Kampung Pulo yang mengeluhkan banyak kebiasaan warga Kampung Pulo yang berubah setelah dipindahkan ke Rusunawa Jatinegara Barat. Banyak hal-hal yang tidak bisa didapati lagi di rusun, seperti para tetangga yang setiap sore berkumpul di pinggir sungai untuk sekadar mengobrol atau arisan, anak-anak mengaji dan pergi ke masjid, juga aktifitas berdagang warung di depan rumah yang tidak bisa dilakukan lagi di rusun dan menyebabkan penurunan penghasilan warga yang cukup signifikan (tempo.co/03-09-2015).

Ruang ekonomi yang terjadi pada koridor rusunawa Sombo, Surabaya. Sumber : dokumentasi penulis.

Ruang ekonomi yang terjadi pada koridor rusunawa Sombo, Surabaya.
Sumber : dokumentasi penulis.

Dalam studi kasus ini, terlihat bahwa koridor rumah susun juga dapat menjadi sebuah penjelmaan dari gang kampung dengan turut serta membawa permaknaannya sebagai ruang sosial yang paling optimal bagi penghuni. Sehingga menjadi bukti, bahwa apabila rumah susun didesain dengan strategi desain yang baik serta melibatkan partisipasi masyarakatnya, ruang sosial yang dihadirkan bukan hanya sebuah fiksi dan klise belaka. Ruang sosial tersebut dapat menjelma menjadi suatu makna yang nyata. Meskipun pada implementasinya, mendesain rumah susun secara partisipatif tentunya tidak mudah, butuh waktu dan proses yang panjang. Bahkan mungkin biaya yang juga tidak murah. Namun apabila masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukankah proses yang panjang tersebut patut untuk diperjuangkan?

[1] Lang, Jon, 1987, Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van Nostrand Reinhold Company.

[2] Rolalisasi, A., Santosa, H., Soemarno, I., 2013, “Social Capital of Urban Settlement”, Psychology and Behavioral Sciences 2(3), p. 83-88.

[3] Funo, Shuji,. 1985, “Dominant Issues of Three typical Kampungs in Surabaya and Consideration on Kampung Housing System, Studies of Transitional Process of Kampungs and Evaluation of KIP”, Proc. Symposium Peran Perbaikan Kampung Dalam Pembangunan Kota di Indonesia.

[4] Silas, Johan, (1996) Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Permukiman Marjinal Amat Liar. Surabaya.

[5] Silas, Johan,. 1993, Pidato Pengukuhan untuk Jabatan Guru Besar Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Surabaya.

Annisa Nur Ramadhani
Annisa Nur Ramadhani adalah mahasiswa arsitektur penggemar wacana dan isu-isu tentang permukiman dan perkotaan. Telah menyelesaikan studi sarjana arsitekturnya di ITS pada tahun 2016 lalu dan saat ini sedang mengenyam pendidikan master di kampus yang sama, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya).