BIODIVERCITY

1251 Views |  Like

Diskursus tentang ‘ruang publik’ selalu sarat dengan perdebatan apa itu ‘publik’. Lebih jauh lagi, perdebatan tidak bisa terlepas dari apa itu ‘ruang’; apakah ‘ruang’ menjadi padanan kata untuk ‘space’, ‘sphere’, atau ‘domain’? Para teoris sudah menuliskan ribuan lembar untuk memperdebatkan definisi tentang masing-masing istilah tersebut. Bahkan ketika ada sebuah kesepakatan tentang apa itu ‘ruang publik’ pada ranah diskursus, ada 1001 terjemahan akan kesepakatan tersebut dalam bentuk desain arsitektural dan pembangunan ruang tiga dimensi.

Tulisan ini tidak bermaksud menghadirkan sebuah diskusi teoretis yang ketat tentang ruang publik. Diilhami ‘Tomorrow’s Biodiversity’ oleh Vandana Shiva (2000), tulisan ini berusaha mengangkat hal-hal yang konseptual akan ruang publik dan formasi sosial yang menyertainya melalui sebuah proses refleksi atas persoalan-persoalan urban yang dihadapi sehari-hari di kota-kota Indonesia: sungai dan polusi, serta banjir dan kekeringan. Tulisan ini bermaksud mengembalikan imajinasi kolektif kita akan hubungan manusia dan badan air seperti dalam tradisi nenek moyang kita di tanah air. “Tanah air”; pernahkah terpikir betapa cerdasnya para leluhur kita menamakan rumah bagi bangsa ini? Orang Eropa menamakan rumah mereka ‘mother earth’ atau ‘mother land’ yang merujuk pada daratan, sementara kita menyebutnya sebagai “tanah air”.

Tercatat dalam sejarah, kearifan masyarakat Asia Tenggara tempo dulu yang hidup bersama air telah membentuk pusat-pusat hunian yang memberi ruang dan waktu yang cukup bagi air untuk kembali pada bumi dan membersihkan dirinya sendiri. Pendekatan terhadap air (dan lingkungan hidup) ini tidak terpisahkan dari konsep ruang yang mereka terapkan. Dalam pola hidup ini, sphere produksi dan reproduksi ekonomi tidak dipisahkan. Akibatnya, tidak ada pemisahan ruang yang tegas berdasarkan fungsi bekerja dan hunian. Demikian pula, tidak ada pembagian jelas antara publik dan privat. Modernisasi melalui kolonialisasilah yang membuat garis tegas pemisah. Dalam konsep perekonomian modern itu, hunian masuk dalam sphere reproduksi dan juga privat. Konsep-konsep ruang seperti ini sering tidak dapat diterapkan dalam kompleksitas-ruang kota-kota Asia Tenggara. Rumah Panjang, misalnya, pada kenyataannya dibangun dan digunakan dalam kolektivitas, yang sulit untuk dikategorikan sebagai publik atau privat. Dalam tulisan ini, saya tidak berpanjang lebar membahas arsitektur dan sistem ruang ‘tradisional’ Asia Tenggara. Mengenai kajian tersebut, antara lain, lihat Roxana Waterson (1990), Supraktino Rahardjo (2007), dan Jo Santoso (2008).

Ada dua hal penting dari para penulis tersebut bagi diskusi kita dalam artikel ini selanjutnya. Pertama, mereka mengingatkan bahwa narasi tentang kota-kota dan permukiman di Indonesia sebelum kekuasaan VOC dan Belanda, tidak dapat digeneralisasikan dalam satu era tunggal yang homogen yaitu ‘pra kolonial’. Pada zaman itu, kekuasaan yang silih berganti tidak pernah secara total menghapus pola menghuni ruang sebelumnya; ruang fisik yang terbangun oleh penguasa sebelumnya dapat dibumihanguskan, namun formasi sosial dalam masyarakat serta pola berhuni yang ada tidak tergantikan oleh sesuatu yang sama sekali baru (lihat juga Doreen Massey, 2005 tentang landasan filosofis dimensi ruang-waktu). Sama halnya dengan masa pra kolonial, modernisasi yang diterapkan Belanda dan nasionalisasi yang diusung pemerintahan setelah kemerdekaan tidak membentuk ruang dan pola menghuni ruang yang sama sekali baru. Kedua, ruang tidak berfungsi tunggal. Misalnya, dalam pola berhuni masyarakat Asia Tenggara lama, ada ruang-ruang yang dipakai oleh orang banyak sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi dalam kelompok yang lebih besar. Biasanya, ruang-ruang seperti ini adalah juga ruang sirkulasi dan juga ruang sakral untuk upacara keagamaan. Bahkan, pada saat yang bersamaan, ruang itu adalah sekaligus ranah konsumsi dan produksi, publik dan privat, sakral dan keseharian. Hal ini karena, pada saat yang bersamaan, berlangsung beragam hubungan sosial yang masing-masing memiliki konteks alur ruang-waktu tertentu.

Singkat kata, menciptakan ‘ruang untuk publik’ (kebijakan, desain dan konstruksinya) bukanlah sesuatu yang statis. Ruang publik berdimensi banyak dan selalu direformulasikan; ia terbangun dalam imajinasi, diskursus, dan praktik material yang bergerak dalam ruang-waktu. Tidak berhenti pada momen terbangunnya sebuah ruang fisik untuk publik, praktik penggunaannya menghasilkan nilai guna dan makna yang berbeda-beda bagi setiap kelompok penghuni kota. Melalui kesadaran kolektif, maka pemaknaan ruang publik yang terbangun tersebut akan melahirkan gagasan dan tuntutan baru tentang ruang publik.

Jika proses mencari apa itu ‘publik’ menjadi sangat melelahkan karena definisi itu dipertaruhkan antara berbagai kelompok penghuni kota dalam kesehariannya, lalu apa pintu masuk untuk memperdebatkan ‘ruang publik’? Saya menawarkan pendekatan sebagai berikut, yang diharapkan dapat diterapkan dalam proses perencanaan dan perancangan ruang kota dengan kehidupan urbannya yang sudah sangat kompleks itu.

Air untuk Semua

Kisho Kurokawa (1991) menulis bahwa dalam tradisi Timur, sifat ruang ‘publik’ cenderung flow, dan bukan node yang terpisah dari yang mengalir itu, seperti konsep plaza dan taman yang diperkenalkan pada era industrialisasi. Jalan (setapak, jalan raya, maupun koridor) tidaklah bebas dari titik-titik interaksi sosial. Ruang ini bukanlah ruang yang mengalirkan pejalan kaki dengan cepat, namun sarat pemberhentian karena interaksi itu tadi. Jalan adalah sirkulasi, ruang rekreasi, dan sekaligus interaksi. Lihatlah desa-desa di Nias. Node adalah sekaligus flow, demikian sebaliknya. Membaca Walter Benjamin tentang Napoli mengingatkan saya bahwa kota Medieval juga memiliki konsep ini. Di kota-kota Medieval, sifat flow dalam bentuk ruang yang berupa node tetap terasa karena ukuran ruang-ruang sirkulasi dan plaza tidak jauh berbeda secara signifikan. Bandingkan dengan era sesudahnya yang memiliki ukuran plaza sebagai node yang relatif jauh lebih besar.

Dari topik diskusi di atas, saya membayangkan siklus air. Dalam tradisi lama masyarakat Asia Tenggara, air pun tidak diusahakan untuk mengalir secapat-cepatnya seperti dalam sistem drainase dan dam. Air menjadi kotor dan kembali bersih dalam ruang yang sama. Air adalah untuk produksi pangan, transportasi, rekreasi dan juga pembersih. Sepertinya menarik untuk mengeksplorasi siklus air untuk menciptakan konsep ‘ruang publik’. Namun demikian yang saya tawarkan lebih dari sekedar ‘metafor’.

Air adalah elemen yang dibutuhkan semua makhluk hidup; ia adalah barang publik sehingga hak atasnya harus dilindungi. Air diperlukan untuk, antara lain, keperluan domestik, untuk kelangsungan industri, untuk pertanian dan sistem penggelontoran drainase kota. Metabolism kota tidak akan berjalan tanpa air. Kota-kota kita saat ini tidak memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan air. Ketika hujan, air cepat-cepat dialirkan ke laut, sementara kota kehausan ketika musim kering. Jakarta dan Bangkok sudah merasakan, bahwa mengalirkan air secepat-cepatnya keluar kota tidaklah berhasil. Air sesungguhnya butuh ruang, air yang sedang unjuk rasa inilah yang kita sebut banjir. Padahal banjir adalah bagian dari fenomena alam (lihat Putri dan Sari, 2010). Yang sering terlupakan, bahwa selain manusia, ekosistem pun membutuhkan air. Menurunnya keanekaragaman hayati telah memberikan andil bagi kemiskinan di kota. Vandana Shiva (2000) bercerita bagaimana pertanian rakyat berangsur mati bukan hanya karena oleh monopoli perusahaan bibit dan pangan besar, namun juga oleh terdegradasinya lingkungan, serta terkuasainya sumber air mereka bagi kebutuhan kota besar. Hilangnya serapan tenaga kerja di area rural mendorong perpindahan penduduk ke kota.

Mengelola air, menjadikannya layak pakai sampai membersihkannya kembali, membutuhkan sistem institutional yang kompleks. Bentuk manajemen air yang ditawarkan oleh Negara adalah manajemen yang teknokrat, dan menawarkan solusi-solusi yang semata-mata bergantung kepada teknologi skala besar dan terpusat. Tentakel berupa pipa-pipa, gorong-gorong air kotor, dan drainase modern adalah wujud fisik kota modern yang diagungkan. Terbangunnya fasilitas inilah yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Pada kenyataannya, sistem manajemen air seperti ini mengalami banyak keterbatasan, dalam menghadapi dinamika alam maupun sosial-kultural. Formasi sosial masyarakat kota kita yang terbentuk dari berbagai era kekuasaan yang dominan selama ratusan abad, memiliki sistem institusional yang tidak tunggal. Terkandung didalam sistem institutional yang beragam ini, nilai dan kebutuhan akan air yang berbeda-beda. Sektor yang selama ini disebut informal, masih banyak tergantung pada sistem perekonomian subsistence, yang mengandalkan air sebagai sumber daya untuk produksi: kolam ikan dan pertanian skala kecil. Sementara itu, agenda pemerintah kota melalui Millenium Development Goals hanya menjawab kebutuhan air minum dan domestik melalui jaringan pipa, yang itu pun tak kunjung juga menjangkau seluruh sudut kota.

Saya membayangkan, menciptakan ruang untuk publik berarti memberikan ruang bagi air. Menciptakan ruang publik berarti menutup siklus air dalam kota, dalam lingkungan kecamatan, dan bahkan dalam skala rumah tangga. Siklus air yang tertutup di dalam kota berarti mampu menyediakan air bersih dan mengelola air kotornya. Menutup siklus air berarti mengurangi ketergantungan pada area sekitarnya dan menyelesaikan banyak masalah lingkungan dan sosial di dalam kota. Selama ini, permukiman kaum miskin perkotaanlah yang paling banyak terpapar oleh pencemaran air kotor sementara mereka tidak mampu secara mandiri untuk mendaur ulang air kotor dan menyediakan air bersih. Mereka, yang pada umumnya berhuni di ruang-ruang belakang kota seperti bantaran sungai, harus beraktivitas dengan sumber air yang tercemar. Padahal, pembangunan infrastruktur yang adil bukan hanya berarti kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas penunjang kehidupan dan menerima manfaat darinya (the goods), tetapi juga meratanya beban yang diakibatkan pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan (the bads), dalam hal ini oleh air kotor. Air sebagai sumber kehidupan adalah sumber daya penciptaan ruang. Karena itu, hak atas air bersih harus dilindungi. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak ruang kota yang dialokasikan untuk pengolahan air kotor, serta membuka kesempatan bagi komunitas untuk mengelola sumber airnya sendiri.

Dapat kita bayangkan kemudian, bahwa menutup siklus air ini, yang berarti memperjuangkan hak atas air dan penghidupan dalam kota, bukan tantangan yang sederhana. Hal ini adalah perjuangan sosial politik memperebutkan ruang di saat setiap meter persegi juga diperebutkan untuk aktivitas komersial. Sementara itu, pemerintah kota biasanya tidak punya cadangan tabungan lahan untuk kepentingan seperti ini. Namun demikian, bukan berarti sebuah komitmen politik tidak dapat mengatasi persoalan ini. Dua contoh kasus berikut ini mungkin bisa menjadi inspirasi.

Cerita dari Parco Nord dan Besòs River

Parco Nord dan elemen alam sebagai media rekreasi lintas generasi (sumber: dokumen penulis)

Parco Nord dan elemen alam sebagai media rekreasi lintas generasi (sumber: dokumen penulis)

Sejarah Parco Nord, Milan, cukup unik. Taman ini bukan didasari atas inisiatif pemerintahkota belaka. Ditengah ekspansi kota yang begitu cepat, masyarakat menuntut pemerintah membeli tanah bekas industri untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Dengan negosiasi antara aktor-aktor kota, terciptalah ruang hijau seluas 250 hektar yang dikembangkan secara bertahap sejak 1990 hingga kini. Taman ini juga berfungsi sebagai mesin digestif; terdapat badan-badan air di dalamnya yang cukup besar. Selain membiarkan sebagian besar taman tetap liar, sebagian lahan diberikan kepada beberapa komunitas untuk diolah menjadi lahan bunga dan sayuran. Dengan demikian, beban pemerintah kota untuk biaya perawatan berkurang dan kelompok masyarakat mendapat keuntungan. Taman ini berfungsi sekaligus sebagai taman kota dan taman regional. Bukan hanya pada akhir pekan, keluarga dari berbagai penjuru di sekitar Milan berdatangan, tetapi juga taman ini merupakan elemen ekosistem yang sangat penting.

Sungai Besòs di area metropolitan Barcelona merupakan salah satu sungai yang paling terpolusi di Eropa. DAS Sungai Besòs termasuk tinggi kepadatannya, dan mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas urban dan industri. Pada musim kering, sungai berbau busuk akibat debit air yang kecil dan evaporasi yang tinggi. Dengan demikian dipikirkan untuk menggunakan air buangan (effluent) dari Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) yang menempel di salah satu sisi sungai tersebut sebagai sumber air tambahan. Pada tahun 1996 Uni Eropa memberikan dana untuk merestorasi sungai tersebut, sungai yang berperan pada kelangsungan hidup metropolitan Barcelona ini. Restorasi sungai ini dilakukan dengan membangun 60 unit pengelolaan air limbah secara alami dengan sistem wetlands yang diintegrasikan dengan karakteristik aliran sungai. Wetlands ini merupakah pengolahan tahap ketiga air buangan dari IPL tersebut. Dengan demikian, sistem wetlands ini berperan multi-fungsi. Ia merupakan habitat lingkungan hidup, mampu merestorasi sistem sungai regional, memberikan keindahan visual, membantu sistem irigasi, dan juga sarana rekreasi.

sistem wetlands

sistem wetlands

Penutup

Sebagai penutup, hal pertama yang ingin saya kemukakan adalah bahwa mempelajari sistem air dan ekologi sesungguhnya memberikan ide-ide kreatif dalam membayangkan ruang bagi publik yang lebih baik: lebih bermakna dan menjawab kebutuhan. Ruang-ruang ini harus hadir untuk merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Hal kedua yang ingin saya tekankan, proses menuju ruang untuk publik yang baik itu adalah langkah politik yang membutuhkan perjuangan secara kolektif. Ide-ide selalu mudah dituangkan di atas kertas, diperdebatkan, namun bagaimana ia diwujudkan, perlu komitmen yang besar. Dari dua contoh di atas, bayangkanlah negosiasi yang harus ditempuh, baik bagi warga kota Milan maupun bagi kota Barcelona. Bayangkan perjalanan panjang untuk lobi di tingkat Uni Eropa untuk mendapatkan bantuan bagi restorasi sungai yang tercemar itu.

Kembali kepada hal pertama tadi, imajinasi yang kreatif akan ruang untuk publik tidak hadir begitu saja. Bukankan kita masih harus berhadapan dengan para desainer, planner dan pembuat kebijakan yang keras kepala dan kurang gaul? Kurang gaul dalam arti tidak kaya dalam kosa bentuk, tidak paham akan dinamika urban: manusia dan ekosistemnya. Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan sebuah pertanyaan: berapa banyak tugas studio perancangan dalam sistem edukasi kita yang mengusung tema ekosistem urban?

***

Referensi
Kurokawa, Kisho. (1991). Intercultural Architecture: The Philosophy of Symbiosis. London: Academy Editions.
Margolis & Robinson. (2007). Living Systems. Innovative Materials and Technologies for Landscape Architecture. Berlin: Birkhäuser Verlag AG.
Putri, P., & Sari, A. (2010). Jakarta Waterscape: From Structuring Water to21st Century Hybrid Nature? Nakhara, Journal of Environment and Design, 6, 59-74.
Rahardjo, Supratikno. (2007). Kota-kota Prakolonial Indonesia. Pertumbuhan dan Keruntuhan. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Komunitas Bambu.
Santoso, Jo. (2008). Arsitektur-kota Jawa. Kosmos, Kultur & Kuasa. Jakarta: Centropolis.
Shiva, Vandana. (2000). Tomorrow’s Biodiversity. London: Thames & Hudson.
Waterson, Roxanna. 1990. The Living House. An Anthropology of Architecture in South-East Asia. Oxford: Oxford University Press.


Prathiwi Putri
Mahasiswa program doktor di KU Leuven (2009-...) bidang perencanaan kota dengan isu air limbah domestik. Lahir di Jakarta, dan selalu merasa Jakarta itu menarik. Pernah bekerja di Bandung, Jakarta, Lamno, Jogjakarta, dan Saigon. Mempunyai pengalaman akademis di Bandung, Leuven, Milan dan Newcastle. Jatuh cinta pada Indonesia bagian timur. Selalu ingin kembali ke Flores; selain karena lautnya, juga karena tergila-gila dengan kain tenun Ende. Tulisannya dapat dinikmati di http://berkota.wordpress.com. Dalam berkota, ia tertantang untuk mendalami teori urbanisme dan kota.