Bangunan Ramah Lingkungan di Indonesia: Menuju Kota Lestari dan Berkelanjutan

2467 Views |  1

PENDAHULUAN

Indonesia negara kepulauan yang besar dan penuh dengan sumber daya alam. Sesuai dengan perkembangan global dunia; dengan impor teknologi dan material membuat sebagian penduduk Indonesia beralih dari agraris menjadi industri dan jasa. Pada tahun 1973, dimana terjadi krisis minyak bumi, karena perang di Timur Tengah, harga minyak melonjak naik. Indonesia, sebagai salah satu negara eksportir minyak, meraup keuntungan besar. Pembangunan mulai gencar dilaksanakan, dengan modal dan investasi banyak berputar di kota-kota besar dan pulau Jawa. Pulau Jawa yang merupakan pulau paling subur di Indonesia perlahan-lahan berubah menjadi rangkaian kota-kota baik besar maupun kecil. Masa-masa krisis minyak bumi dunia, kita merasa bahwa kekayaan alam kita tidak terbatas dengan memompa sebanyak-banyaknya sumber daya alam tidak terbarukan, kita mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat. Sementara, di negara-negara Eropa, Amerika dan Asia Timur yang sangat tergantung dari impor minyak bumi mulai membuat strategi ke arah energi terbarukan, contohnya Denmark (Kompas, 31 Juli 2009) yang sejak tahun 1973 memiliki strategi mengalihkan ketergantungan sumber energi fosil ke energi terbarukan.

Salah satu hal yang positif, pada tahun 1980, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki Kementrian Lingkungan Hidup, yang membuat kebijakan, mengawasi pencemaran lingkungan dan terus mendorong kesadaran lingkungan pada masyarakat luas.

Perkembangan Kota

Dampak dari ilusi sumber daya alam yang tidak terbatas adalah penggunaan sumber daya alam berlebihan dan pemborosan besar-besaran melebihi daya dukungnya, salah satu persepsi adalah lahan yang tidak terbatas sehingga kota secara sporadis meluas ke lahan-lahan penyangga (buffer) dan daerah pertanian (urban sprawl). Salah satu contohnya adalah kawasan Karawang, yang dulunya terkenal sebagai lumbung padi, saat ini terdesak oleh pembangunan pabrik dan kawasan perumahan yang melebar secara horizontal tanpa dapat dicegah. Hal ini salah satunya disebabkan rendahnya harga lahan di pinggiran kota serta tekanan tuntutan perumahan yang makin tinggi karena arus urbanisasi. Salah satu dampak urban sprawl adalah sulitnya pelayanan infrastruktur yang menjadi lebih luas seperti transportasi, air, drainase dan listrik (energi). Kota yang seharusnya menjadi pusat pelayanan yang efisien menjadi tidak efisien dengan layanan infrastruktur yang tidak terjangkau.

CO2 Emission

Contoh nyata yang dialami sehari-hari oleh warga Jabodetabek adalah kemacetan sepanjang hari karena sulitnya membangun infrastruktur transportasi publik yang dapat menjangkau warga yang membutuhkannya. Penyediaan air bersih sangat terbatas dan pembuangan air kotor hampir tidak ada tersedia sehingga harus disediakan oleh masing-masing bangunan. Hal ini turut menyumbang ke menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Mulai tahun 2008 merupakan suatu milestone dimana 50% penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan. Hal ini sangat dirasakan di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, yang seharusnya menjadi tolok ukur, menjadi semacam laboratorium kota, walaupun dengan upaya yang maksimal dan sumber daya yang terbatas, dampak negatif pembangunan diusahakan terus dikurangi. Jakarta menjadi sebuah kampung besar, dipadati dengan banguanan-bangunan modern, dengan pelayanan infrastuktur yang terbatas, bukan menjadi suatu kota modern. Salah satu hal yang harus dipelajari dari pengembangan kota-kota di Indonesia, belajar dari pertumbuhan Jakarta adalah keseimbangan antara pengembangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, masih lebih banyak menekankan pada sektor ekonomi, mengesampingkan dua hal lainnya; sosial dan lingkungan. Seharusnya ada keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Persepsi bahwa lahan yang kita miliki tidak terbatas harus dihilangkan, pembangunan kawasan perkotaan harus memperhitungkan daya dukung suatu kawasan. Salah satu solusi adalah dengan pembangunan berkepadatan tinggi (vertikal), dengan diiringi pembangunan infrastruktur dan ruang terbuka hijau yang sepadan dengan kepadatan yang diproyeksikan.

Industri Konstruksi dan Perubahan Iklim

Selain perubahan tata guna lahan di sekitar kota-kota besar, adanya kapital besar yang mengalir ke Indonesia, negara ini menjadi pasar yang terbuka untuk produk-produk dari luar negeri, dalam kurun waktu itu kita lebih banyak membeli teknologi dan memasukan material untuk menunjang pembangunan di Indonesia, dengan tidak melakukan penilitian dan pengembangan secara lokal. Besarnya aliran material impor material-material baru, dipergunakan dalam industri konstruksi di Indonesia. Secara sadar maupun tidak sadar, teknologi diterapkan di Indonesia tanpa proses penelitian dan penyesuaian yang mendalam. Dengan teknologi impor, industri konstruksi berkembang dengan pesat. Yang harus diingat, sebagian besar negara produsen bahan bangunan dan teknologi adalah negara sub-tropis. Salah satu contohnya adalah alat pengondisian udara (AC); negara sub-tropis produsen AC berudara kering, sedangkan udara di Indonesia berkelembaban tinggi, sehingga suhu rendah tidak menjamin kenyamanan dalam ruangan. Rendahnya suhu yang di-set oleh thermostat menyebabkan pemakaian energi lebih tinggi.

Di seluruh dunia, bangunan menyumbangkan 33% emisi CO2, mengonsumsi 17% air bersih, 25% produk kayu, 30-40% penggunaan energi dan 40-50% penggunaan bahan mentah untuk pembangunan dan pengoperasiannya (sumber: World Green Building Council). Sering kali bangunan (dan infrastruktur), dalam skala kecil maupun besar, merupakan suatu tolok ukur kesuksesan pembangunan (ekonomi), sehingga bangunan sering dipergunakan sebagai simbol kesuksesan. Masyarakat urban di seluruh dunia menghabiskan 90% waktunya di dalam bangunan (rumah, kantor, tempat kerja, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain).

Industri konstruksi berperan bagian dari solusi untuk mengatasi masalah perubahan iklim, menyadari hal itu, dibentuklah lembaga; yang didukung oleh PBB; World Green Building Council (WGBC) pada tahun 2002, yang berpusat di Toronto, Canada. Diawali oleh berkembangnya US Green Building Council yang didirikan pada tahun 1993, Green Building Council (GBC) setiap negara mengeluarkan sistem penilaian (rating system) kinerja suatu bangunan. Selain itu, lembaga tersebut juga memiliki misi untuk mengampanyekan bangunan “hijau” atau diterjemahkan bangunan ramah lingkungan. Visi dari WGBC adalah “melalui kolaborasi kepemimpinan dalam industri properti global akan mentransformasi industri konstruksi dan mengadopsi pembangunan berkelanjutan dan lestari yang menyebabkan kualitas lingkungan semakin baik, peningkatan ekonomi dan pertumbuhan sosial yang menjamin kesehatan planet bumi”. Organisasi ini adalah organisasi nir-laba (not for profit) independen dan hanya mengakui satu GBC di setiap negara.

pilihan kita?

Konsep bangunan ramah lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pelaku industri konstruksi, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat pengguna. Banyak yang menggunakan isu “hijau” sebagai sarana pemasaran properti, masyarakat harus lebih kritis karena pengembangan yang ramah lingkungan seharusnya memenuhi beberapa aspek, antara lain penggunaan energi, pengolahan tapak (termasuk pengelolaan sampah, dll), kualitas udara dalam ruangan, penggunaan dan pembuangan air, dan penggunaan sumber daya alam atau material.

Pembangunan fisik secara langsung akan berdampak pada lingkungan tempat bangunan itu berdiri, salah satu tujuan utama konsep green building adalah secara signifikan mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif dari suatu pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang ada. Nilai tambah dari pembangunan ramah lingkungan adalah biaya operasional yang cenderung turun, nilai jual yang bertambah, produktifitas meningkat dan menurunkan resiko penyakit dari kualitas udara dalam bangunan. Bangunan ramah lingkungan memberikan keuntungan untuk semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik bangunan, investor, pengguna bangunan dan masyarakat umum.

Green Building Council Indonesia

GBC Indonesia didirikan pada tanggal 15 Juni 2008 oleh 7 inisiator dan 44 core founder, sebagian besar dari kalangan profesional pelaku industri konstruksi (dari berbagai profesi; arsitek, ME engineer, arsitek lansekap, interior desainer, facility managerm). GBC Indonesia merupakan salah satu dari 37 negara yang sudah tergabung di WGBC; memiliki komitmen untuk menerapkan dan mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan. Pada tanggal 9 September 2009, bergabung 21 perusahaan (terdiri dari pengembang, kontraktor, industri bahan bangunan, penyedia energi; baik perusahaan multi nasional, nasional dan badan usaha milik negara).

Climate Responsive Design - Aula Barat ITB

Climate Responsive Design – Aula Barat ITB

Misi utama dari GBC Indonesia adalah promosi dan mengawal transformasi pasar, mengampanyekan kepada industri dan masyarakat luas, membentuk forum dan dialog, membangun komunitas, dan menyiapkan perangkat dan tenaga ahli untuk menilai bangunan ramah lingkungan. Indonesia perlu memiliki organisasi dan sistem penilaian tersendiri karena kondisi yang unik. Negara kepulauan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berbeda-beda. Sebaiknya Indonesia tidak mengimpor sistem penilaian dari luar negeri, karena standar yang ditetapkan pun akan diarahkan oleh negara asal sistem penilaian itu sendiri. Perlunya bergabung dengan WGBC sebagai organisasi internasional, supaya ada pengakuan internasional serta dapat alih teknologi untuk pengembangan sistem serta kemandirian dalam menentukan penilaian di Indonesia. Organisasi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan; pemerintah, sektor industri, swasta dan masyarakat umum pengguna bangunan. GBC Indonesia diharapkan menjadi salah satu solusi keruwetan masalah pembangunan fisik, terutama di wilayah perkotaan.

GBC Indonesia – perkembangan sistem penilaian (Rating tool) greenship

Pada tanggal 17 Juni 2010, GBC Indonesia meluncurkan rating tool (alat penilai) yang dikembangkan oleh tim rating & technology GBC Indonesia. Alat penilai GBC Indonesia diberi nama Greenship dan yang diluncurkan adalah Greenship New Building (NB) versi 1. Alat penilaian ini ditujukan untuk dipakai dalam perancangan bangunan-bangunan baru, dari mulai desain sampai dengan selesainya masa konstruksi dengan 2 tahap penilaian, pada saat desain selesai dan setelah bangunan berdiri. Setelah alat penilaian Greenship NB versi 1, akan dikembangkan beberapa alat penilaian berikutnya; Greenship Existing Building (EB) dan akan diikuti dengan Greenship Kawasan, Greenship Rumah dan Greenship Interior Komersial.

Alat penilaian ini dikembangkan untuk menghindari green wash dengan memberikan penilaian obyektif pada suatu bangunan, dari mulai perencanaan sampai dengan selesai di bangun melakukan proses sesuai dengan prinsip-prinsip green building, kemudian memastikan bahwa pengoperasiannya juga menggunakan konsep yang sama. Alat penilaian ini, sebaiknya tidak hanya dimengerti oleh pelaku industri konstruksi, tapi juga merupakan penerapan cara hidup yang lebih peduli lingkungan dengan infrastruktur yang tersedia.

BANGUNAN SEBAGAI SOLUSI

Sekarang ini, dari seluruh bangunan yang ada, 2% adalah bangunan baru dan 98% adalah bangunan yang sudah ada. Apabila keseluruhan bangunan yang 2% dibangun menggunakan prinsip pembangunan ramah lingkungan, dengan asumsi umur bangunan 50 tahun, maka hanya akan ada 15% bangunan yang sesuai standar bangunan ramah lingkungan pada tahun 2030. 85% adalah bangunan yang dibangun akan memberikan banyak dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, renovasi atau memperbaiki bangunan eksisting akan membawa dampak yang signifikan. Kalau kita melihat dalam skala kota, bangunan menyumbang 80% dari efek gas rumah kaca di kawasan perkotaan.

Tantangan dan Peluang

Humanity is currently faced with a series of great opportunities disguised as insoluble problems (John Gardner). Bangsa Indonesia ditantang untuk melihat segala kekacauan dan bencana alam sebagai suatu peluang. Kesempatan terbuka sangat besar bagi berbagai pihak untuk memberikan sumbangsih nyata, bukan hanya dalam tataran konsep dan wacana, akan tetapi juga dalam praktek dan pelaksanaannya. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan telah ada sejak dasawarsa 80-an, akan tetapi kita melihat kenyataan sehari-hari kualitas lingkungan umum makin hari semakin berkurang. Indonesia selalu memiliki peluang, karena kita diberkati dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar.

Seringkali ada pertanyaan, apakah Indonesia sudah memiliki bangunan ramah lingkungan? Kita hanya perlu menengok 30-40 tahun ke belakang dan sebelumnya, dimana bangunan-bangunan “moderen” masa itu telah mengadopsi konsep-konsep adaptasi terhadap iklim tropis. Lama kelamaan prinsip-prinsip tersebut terkikis karena pemakaian teknologi impor yang tidak tepat guna, ditambah dengan perencanaan kota dan tata ruang yang tidak terintegrasi. Hal-hal ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah atau pemilik modal saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Tiyok Prasetyoadi
A managing Director, Architect, and Urban Designer at PDW Architects (Planning & Development Workshop). The firm is responsible for several urban design guidelines, master plan, public
and landmark projects in Indonesia. He has worked on several public improvement project in Jakarta, namely on pedestrian project, a
major upgrading pedestrian project from the government of Jakarta. Prior to working in Jakarta, he spent four years practicing in Sydney,
Australia. Prasetyoadi is a certified architect and planner,
he is corporate member of Planning Institute Australia, Indonesia Architects Institute and Singapore Institute of Architects. He is also core founder of Green Building Council of Indonesia. He is trained as an architect, graduated from Institute of Technology, Bandung in
1995. In 1998, he graduated from Master of Urban Development and Design program, The University of New South Wales, Sydney, Australia.