Arsitek dalam Profesi Peran, Posisi, dan Potensi

6315 Views |  12

Ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk tetap mengalihkan lokasi kehidupan warga Kampung Pulo ke sebuah rumah susun atas nama normalisasi Sungai Ciliwung, cukup banyak arsitek atau pihak berlatar belakang arsitektur menunjukkan ketidaksetujuannya dan menawarkan solusi yang dirasa lebih pantas ketimbang pengusuran.

Aktivitas arsitektur berhubungan dengan perancangan dan penciptaan yang melatih kepekaan dalam menemukan solusi yang paling layak dengan keadaan. Namun, potensi yang dimiliki para arsitek tadi seolah tidak diberikan tempat dalam kebijakan. Sehingga perlu dipertanyakan, apa peran arsitek dalam pemerintahan? Untuk menjawab hal itu ada tiga macam perspektif yang akan dibahas: (1) kerangka birokrasi, (2) kerangka praktisi, dan (3) kerangka intelektual.

Arsitek dalam kerangka birokrasi

Dalam kerangka birokrasi, sebuah legalitas diperlukan oleh sebuah profesi untuk dapat berperan. Legalitas itu hadir dalam bentuk keprofesian. Dalam konteks profesi arsitek, hal ini memiliki lima parameter: (1) pekerjaan penuh waktu, (2) menempuh pendidikan/pelatihan khsusus, (3) berada dalam organisasi profesi, (4) memiliki lisensi yang terafirmasi, dan (5) memiliki kode etik [1]. Pada praktiknya, kelima parameter tersebut terwakili dalam sebuah dokumen legal dari badan usaha konsultansi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau lembaga jasa, misalnya, surat ijin usaha konstruksi, sertifikat badan usaha, atau sertifikat keahlian personil –posisi kehadiran arsitek dalam badan usaha. Sebagaimana yang tertulis dalam naskah Rancangan Undang-Undang Arsitek, seorang arsitek membutuhakan lisensi untuk beroperasi.

Di satu sisi, pada pekerjaan pemerintahan, sebagian besar arsitek berpraktik melalui konsultan perencanaan yang mendapatkan pekerjaan dari instansi yang bersangkutan. Pekerjaan perancangan atau perencanaan yang dikerjakan merupakan salah satu poin turunan ‘Kegiatan’ untuk mencapai sasaran dari ‘Program’ (instrumen kebjiakan) yang disusun oleh perangkat pemerintahan. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata Kota melakukan Pekerjaan Perencanaan Kawasan Wisata Sungai menjadi salah satu poin Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Wisata untuk menyasar Program Pengembangan Tujuan Pariwisata Kota.

Di sisi lain, dalam aktivitas kerjanya, arsitek akan turun langsung ke lokasi perencanaan, bertemu dengan penduduk sekitar lahan garapan, dan menimbang-nimbang desain yang sesuai dengan konteks lingkungan. Dalam keadaan ini, posisi arsitek berisinggungan langsung dengan warga dan instansi pemerintahan. Sehingga dalam mendesain, arsitek dapat memutuskan kepentingan mana yang akan tertuang dalam produk perencanaan. Arsitek dapat menentukan material yang akan digunakan, langgam yang ingin ditampilkan, lokasi pintu masuk kawasan, struktur bangunan yang sesuai dengan keahlian pekerja di lingkungan sekitar, atau titik lokasi tempat peristirahatan. Secara mikro, posisi arsitek sangatlah strategis, karena hasil rancangan akan terealisasi langsung dalam pembangunan.

Namun, jika kita lihat dengan skala makro, posisi arsitek nyatanya tak lebih dari sekrup atau gerigi dalam jalannya roda pemerintahan. Jika kembali ke contoh sebelumnya, Program Pengembangan Tujuan Pariwisata dari sebuah kota merupakan hasil kebijakan pemerintah kota. Peran arsitek hanyalah mengolah kebijakan tersebut menjadi produk arsitektural yang dapat direalisasikan. Pola ini menunjukkan bahwa peran arsitek sendiri bermain dalam menjalankan kebijakan, bukan dalam tataran pengolahan kebijakan.

Secara hukum, dalam konsep Naskah Akademik RUU Arsitek, arsitek didefinisikan sebagai perancang bangunan. Namun, peran arsitek tidak hanya sebatas bangunan saja, melainkan meliputi tugas penataan (penciptaan dan pewujudan) dari ruang dalam skala yang lebih luas. Ruang tersebut berwujud lingkungan binaan (built environment) yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia maupun masyarakat luas (umum) [2]. Peran arsitek dalam penataan meliputi skala mikro, penataan ruang yang diintegrasikan ke dalam bangunan, hingga makro, penataan dalam aspek tapak dan lingkungan sekitar. Peranan tersebut umum dilakukan arsitek saat ini, dan hal ini masih dalam proses legalisasi menjadi undang-undang.

Arsitek dalam kerangka praktisi

Dalam kerangka konsultan perencana[1], arsitek berperan dalam proses pra-perancangan (seperti survey lokasi dan studi objek desain) hingga menghasilkan produk perancangan berupa laporan, gambar, Rencana Anggaran Biaya, dan Spesifikasi Teknis. Selanjutnya, peranan mereka biasanya hanya seputar revisi atau rekomendasi teknis. Sementara itu, keberlanjutan pelaksanaan desain dipegang oleh pihak pengawas dan kontraktor. Realita ini mempertegas pernanan arsitek dalam penataan ruang sebatas produksi dokumen teknis dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

Ironisnya, konflik yang kerap muncul dalam kebijakan pembangunan kota sendiri bukanlah seputar hal desain yang mikro, namun pada isi kebijakannya itu sendiri. Dalam contoh perancangan wisata sungai di atas, yang menjadi masalah bukanlah material atau bentuk bangunan, melainkan ketidaksetujuan terhadap penetapan lokasi sungai yang dijadikan daerah wisata. Arsitek memang berwenang dalam bentuk objek perancangan, namun, birokrasilah yang menentukan hal yang dirancang dan lokasi perancangan. Hal ini tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja. Struktur birokarasi tidak mengizinkan arsitek untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dalam realisasi proyek pada sebuah lokasi. Peran arsitek dikerucutkan menjadi pengolah desain ‘yang sudah ditentukan’ sesuai dengan konteks lingkungan.

Karenanya, ketika arsitek mengusulkan kampung susun bagi solusi konflik relokasi permukiman Kampung Pulo, ia tidak memiliki tempat secara legal dan mempunyai peran yang berbeda dalam struktur pemerintahan. Pemprov DKI mengambil kebijakan untuk memindahkan permukiman Kampung Pulo, dan menyediakan peran untuk arsitek dalam merancang permukiman baru bagi penghuni yang direlokasi atau fungsi ruang baru di lokasi permukiman yang dibersihkan.

Arsitek dalam kerangka intelektual

Batasan mengenai peran, posisi, dan potensi arsitek ini dipersiapkan sejak masa perkuliahan. Peran arsitek dalam mendesain dilegitimasi dengan kurikulum pendidikan arsitektur yang dipisahkan dari kerangka holistik birokrasi dan politik. Sehingga wajar, misalnya, dalam sebuah presentasi karya, seorang mahasiswa hanya memaparkan hasil desainnya yang meningkatan kualitas ruang kampung kota dengan rekomendasi berupa peningkatan sarana utilitas dan infrastruktur. Namun, rekomendasi tersebut tidak mampu menjawab komentar tentang permasalahan dasar ruang kampung kota yang berupa kepemilikan lahan. Terhadap hal itu arsitek kadang malah mengalihkannya ke peran pihak lain yang lebih ahli, misalnya, bidang hukum.

Argumentasi ‘bukan peranan arsitek’ ini menenggelamkan arsitek dalam wacana-wacana praktikal semata. Muncul sinisme yang mempertanyakan untuk apa banyak wacana dan teori, kritisi sana-sini, atau pengkajian ini-itu, jika bisa langsung berpraktik dengan mendesain sebaik mungkin? Untuk apa berpusing-pusing membaca, ketika di luar sana referensi desain berhamburan memanjakan mata. Wacana yang populer malah berkutat pada pengalaman ruang, visual culture, struktur, atau materi desain aplikatif lainnya, dan mendesain sebaik mungkin berarti sesuai dengan kaidah keprofesian. Sehingga, arsitek teralienasi dari produk desainnya sendiri.

Semenjak masa pendidikan, kegiatan arsitektur sangat jarang dihubungkan dengan bidang-bidang non-teknis seperti hukum, ekonomi, dan politik yang jauh dari kepentingan desain. Persinggungan dengan bidang lain sebatas kepentingan teknis dalam merancang seperti peraturan, standar, atau pengolahan anggaran. Hal ini sesuai dengan kerangka kerja keprofesian, tugas dan peran dari seorang arsitek akan berhubungan terutama dengan: (a) interior designer dan furniture designer – dalam skala mikro, (b) structural engineer, mechanical & electrical engineer – dalam skala middle, dan (c)  planolog / urban planner, urban designer dan arsitek lansekap  – dalam skala makro [2].

Kenyataannya, arsitektur (termasuk arsitek dan hasil karyanya) berada dalam sebuah kerangka holistik kebijakan pembangunan. Hal ini berarti aktivitas arsitektur itu sendiri berhubungan dengan bidang-bidang lain tak hanya dalam konteks desain. Misalnya, setelah produk desain perancangan kawasan wisata sungai selesai, produk itu bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan untuk melegitimasi relokasi permukiman sekitar sungai atau desain ramah lingkungan yang dipakai bisa menjadi justifikasi terhadap argumen aktivis lingkungan yang menjaga ekosistem sungai. Namun, sekali lagi dengan peran berupa mendesain sebuah objek desain pada suatu lokasi perencanaan yang telah disediakan, maka bukan peran arsitek-lah untuk menjawab permasalahan itu.

Amatirisme sebagai harapan

Seorang peneliti poskolonial, Edward Said mengatakan bahwa “semakin tinggi pendidikan seseorang, dia akan semakin dibatasi oleh kawasan ilmu pengetahuan yang relatif sempit” [3]. Spesialisasi merupakan tekanan utama dari sebuah profesi yang berujung pada alienasi. Selain itu, Edward Said juga mengemukakan isu keprofesian lain sebagaimana yang terjadi dalam konflik arsitek pada kerangka praktisi. Isu tersebut antara lain profesional yang memiliki batasan ruang gerak dalam birokrasi, setiran dari kekuasaan terlembaga, dan kebutuhan akan kepakaran yang terlisensi atau tersertifikasi.

Isu terakhir merupakan jawaban dari hilangnya peran masyarakat dalam pengolahan kebijakan kota, selain partisipasi formalitas seperti Focus Group Discussion (FGD) satu arah ataupun sosialisasi. Ketiadaan lisensi yang legal untuk menentukan kebijakan menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan dalam pemerintahan. Di sisi lain, anggota masyarakat yang telah terlisensi akan menjadi perangkat pemerintahan. Keperluan sebuah kepakaran untuk membuat/terlibat dalam sebuah ‘pengaturan’ merupakan refleksi bahwa bentuk pemerintahan dari dahulu sampai sekarang merupakan sebuah kekuasaan terlembaga.

Menurut David Ludden, konfigurasi kekuasaan terlembaga terdiri dari: (1) kubu penguasa yang mencanangkan kemajuan, (2) masyarakat yang hidupnya harus ditingkatkan, (3) ideologi ilmu pengetahuan yang menyediakan prinsip dan teknik untuk melaksanakan kemajuan, dan (4) tokoh-tokoh yang mendaulat dirinya sebagai pakar dan tercerahkan [4]. Pada konfigurasi tersebut jelas menunjukkan bahwa masyarakat berada di posisi objek yang menerima perlakuan. Sementara itu arsitek berada pada lapisan cukup bawah dengan lisensi kepakaran yang dilegalisir oleh perangkat pemerintahan, mencakup tekanan-tekanan profesi yang terangkum dalam jalinan birokrasi.

Posisi arsitek dan latar belakang keilmuan yang dilaluinya memiliki potensi untuk menjadi fasilitator antara pemerintah dan masyarakat, namun ruang gerak profesi arsitek dalam kerangka birokrasi dibatasi oleh badan hukum yang memayunginya.

Terhadap konflik-konflik keprofesian tersebut, Edward Said mengajukan solusi berupa amatirisme. Amatirisme adalah aktivitas yang digerakkan oleh kepedulian dan rasa, bukan oleh laba, kepentingan sendiri serta spesialisasi yang sempit [3]. Secara pratikal, amatirisme membawa seorang profesional, dalam konteks ini arsitek, untuk melakukan hal-hal di luar peran yang telah dikonstruksikan untuknya, sesuai dengan pemikirannya. Sebagai tambahan, semangat intelektual sebagai seorang amatir dapat memasuki dan mengubah kerutinan profesional menjadi lebih hidup dan radikal [3].

Glorifikasi terhadap frasa profesionalisme selama ini menjadikan amatirisme dimengerti sebagai level awal terhadap sebuah gradasi yang berpuncak pada profesional. Amatirisme yang dimaksud oleh Edward Said adalah proses kerja melampaui batas profesi yang dikemudikan oleh kebenaran yang diimani, atau istilah populernya; keberpihakan. Menjadi amatir tanpa keberpihakan atau memahami konsep amatirisme sebagai cara kerja ‘sesuka hati’ semata jelas membawa dampak kesemerawutan yang malah menghambat progres yang ingin dicapai.

Dalam ruang kota yang sarat dengan konflik kepentingan, ‘keberpihakan’ menjadi motivasi arsitek untuk bergerak diluar apa yang dibentuk legitimasi terhadap profesinya. Misalnya, pada friksi permukiman Kampung Pulo, konsep kampung susun yang ikut disusun oleh beberapa arsitek dalam komunitas Ciliwung Merdeka tidak hanya berhenti pada produk desain, namun berlanjut pada advokasi, sampai pengembangan komunitas. Gerakan Ciliwung Merdeka merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana usaha masyarakat membobol birokrasi agar bisa terlibat dalam kebijakan, juga bagaimana aktivitas arsitektur melampaui peran arsitek yang selama ini dikonstruksikan.

Contoh kasus lain bisa dilihat pada konflik Revitalisasi Hutan Kota Malabar di Malang. Arsitek, perencana kota, bersama publik lintas keilmuan yang bergabung dalam Aliansi Hutan Kota Malabar berusaha menandingi desain konsultan perencana yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Malang yang mengalihfungsikan hutan menjadi taman. Proses inisiasi akar rumput ini serupa dengan usaha Romo Mangun ketika mendampingi penduduk di permukiman Kali Code. Saat itu, apakah ia hanya menjalani perannya sebagai arsitek? Atau ketika Eko Prawoto mendampingi pemulihan Ngibikan pasca gempa, apakah itu termasuk aktivitas profesi arsitektur seperti yang telah dikerangkakan selama ini?

Beberapa kasus di atas merupakan contoh praktis bagaimana aktivitas arsitektur digerakan bukan sekedar tuntutan dari profesi, namun, dengan alasan keberpihakan. Pentingnya memiliki keberpihakan bagi seorang arsitek (dan profesional secara umum) pernah ditulis oleh Alm. Galih Widjil Pangarsa; bahwa tujuan keilmuan arsitektur di Indonesia seyogyanya diletakkan di atas kebijakan menetapkan muatan lokal, global dan universal dalam perspektif politik kebudayaan dan keilmuan yang tepat dan berpihak pada kaum lemah [5]. Profesionalisme dibentuk oleh legitimasi, sehingga ia bukanlah sebuah konsep bebas nilai dan jelas diolah untuk menguntungkan penyusunnya. Konsep amatirisme memang jauh dari solusi praktis, namun itu merupakan sebuah langkah awal dalam menghadapi konflik arsitek dalam profesionalisme. Karena ternyata pertanyaannya bukan tentang peranan profesi arsitek, namun apa dan bagaimanakah peranan yang bisa dilakukan seorang yang mempunyai latar kelimuan arsitektur baik formal maupun informal.

Peran, posisi, profesi, dan potensi arsitek yang bertemu amatirisme saling berjalin dan membentuk sebuah kesimpulan, bahwa menjalani profesi arsitek saja tidaklah cukup untuk bersetia pada arsitektur.

[1] Konsultan perencana dalam hal ini berarti badan usaha yang dipertemukan dalam pekerjaan perancangan, di mana arsitek menjadi bagian dari personilnya.

Foto sampul: KOMPAS.com / Roderick Adrian Mozes

Referensi

[1] Dana Cuff, 1992. Architecture: The Story of Practice. Cambridge, US; London, UK: MIT Press.

[2] Konsep Naskah Akademik RUU Arsitek per 14 April 2015. [e-book] http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-021838-3596.pdf

[3] Edward Said, 1998. Peran Intelektual. Diterjemahkan oleh P Hasudungan Sirait dan Rin Hindryati P. Jakarta: Penerbit Obor.

[4] Dalam Tania Murray Li, 2012. The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Diterjemahkan oleh Hery Santoso dan Pujo Semed. Serpong, Tangerang Selatan: Penerbit Marjin Kiri.

[5] Galih Widjil Pangarsa, 2008. Eurocentrism: Kebuntuan Keilmuan (Arsitektur)   [e-book] http://issuu.com/eurocentrism/docs/eurocentrism_e_article

 

Siti Amrina Rosada
Tahun 2013 lalu menjadi lulusan Arsitektur Brawijaya, saat ini menetap di Palangka Raya. Sampai saat ini kebanyakan berkarya lewat fotografi, tulisan, dan arsitektur.